Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Efek Corona, Beberapa Pajak Daerah dan Retribusi Resmi Dibebaskan

A+
A-
4
A+
A-
4
Efek Corona, Beberapa Pajak Daerah dan Retribusi Resmi Dibebaskan

Ilustrasi.

BENGKULU UTARA, DDTCNews—Pemkab Bengkulu Utara resmi memberikan stimulus bagi para pelaku usaha melalui penghapusan sejumlah pajak daerah dan retribusi di tengah merebaknya virus corona atau Covid-19.

Dilansir dari laman resmi Pemkab Bengkulu Utara, stimulus ini merupakan langkah Pemkab Bengkulu Utara untuk membantu masyarakat di tengah situasi ketidakpastian ekonomi saat ini akibat pandemi Covid-19.

Bupati Bengkulu Utara, Mian berharap langkah pemda ini dapat mendorong berjalannya perekonomian, mengurangi penurunan produksi, dan risiko bertambahnya pengangguran di Kabupaten Bengkulu Utara.

Baca Juga: Cara Ajukan Pemblokiran STNK Secara Online di DKI Jakarta

“Semoga akses kemudahan berupa penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah banyak memberikan manfaat bagi pelaku usaha di Kabupaten Bengkulu Utara,” katanya dikutip Rabu (1/4/2020).

Pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dihapus antara lain Pajak hotel dan restoran dari 1 April 2020 sampai dengan akhir Juni 2020. Lalu, retribusi pelayanan pasar sampai dengan akhir Juni, terhitung dari 1 April 2020.

Apa yang dilakukan Pemkab Bengkulu Utara ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi. Sebelumnya Presiden berpesan kepada kepala daerah untuk bersiap menghadapi potensi penurunan pendapatan masyarakat.

Baca Juga: Sisa 3 Minggu Lagi! Tax Amnesty untuk PKB dan BBNKB di Provinsi Ini

Jokowi mengaku pemerintah pusat mulai menghitung dampak potensi penurunan pendapatan terhadap daya beli masyarakat. Efek corona atau Covid-19 terhadap penurunan pendapatan pun dibagi atas tiga skenario, yaitu ringan, sedang dan buruk.

“Saya kira kita ingin berada pada skenario ringan. Kalau betul-betul sulit dibendung, paling tidak ke skenario sedang. Jangan sampai masuk ke skenario buruk," katanya.

Jokowi pun mengungkapkan kondisi yang terjadi jika penurunan pendapatan masyarakat Indonesia berada pada skenario sedang. Adapun penghitungan dilakukan menurut kelompok pekerjaan dan provinsi.

Baca Juga: Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Pada kelompok buruh, provinsi yang diproyeksi mengalami penurunan paling tajam adalah Nusa Tenggara Barat dengan penurunan pendapatan 25%. Hitungan Jokowi, NTB akan bertahan menghadapi tekanan ekonomi sekitar Juni hingga September.

Pada kelompok petani dan nelayan, Jokowi meminta Kalimantan Barat mewaspadainya. Menurut Jokowi, petani dan nelayan akan mengalami penurunan pendapatan paling besar, sekitar 34%, dengan daya tahan Oktober hingga November.

Untuk kelompok pedagang kecil, Kalimantan Utara menjadi yang terberat dengan penurunan pendapatan sekitar 36%. Kemampuan bertahannya, lanjut Jokowi, hanya sampai sekitar Agustus hingga Oktober.

Baca Juga: Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Sementara untuk kelompok pekerjaan sopir angkot dan ojek, mereka yang paling tertekan adalah yang berada di Sumatera Utara. Jokowi memperkirakan terjadi penurunan pendapatan hingga 44%.

Jokowi lantas meminta kepala daerah segera bersiap menghadapi skenario sedang tersebut. Dia juga ingin kepala daerah membuat skenario yang lebih detail, bahkan hingga level kota atau kabupaten. (rig)

Baca Juga: Pengumuman! NJOP Kota Malang Bakal Naik Tahun Depan
Topik : pajak daerah, retribusi, efek corona, penghapusan pajak, pembebasan pajak, bengkulu utara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 Juli 2022 | 19:36 WIB
PAJAK DAERAH

Lihat Pajak Daerah, Sri Mulyani: Kegiatan Hiburan Aktif Kembali

Kamis, 28 Juli 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Opsen PKB-BBNKB Bisa Tekan Saldo Pemda yang Mengendap di Bank

Rabu, 27 Juli 2022 | 17:45 WIB
KOTA LHOKSEUMAWE

Baru 21% Kendaraan yang Pajaknya Dibayar, Samsat Tagih Door to Door

Rabu, 27 Juli 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN KEBUMEN

Wah! Pemkab Ini Sebar Hadiah untuk WP Patuh, Ada Motor Sampai Laptop

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat