Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Tidak Ada untuk TUN Khusus Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Tidak Ada untuk TUN Khusus Pajak

Ketujuh calon hakim agung saat berada dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/9/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Dalam rapat paripurna pada hari ini, Senin (21/9/2021), DPR menyetujui 7 calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial (KY).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan ketujuh hakim agung telah melalui serangkaian fit and proper test. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR akhirnya menyetujui ketujuh calon hakim agung tersebut.

"Komisi III DPR RI menyadari bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral hakim agung merupakan prasyarat penting untuk menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung," ujar Adies membacakan kriteria yang harus dipenuhi calon hakim agung.

Baca Juga: Dukung Iklim Bisnis, Uni Eropa Setuju Beri Insentif Pajak di Italia

Melalui musyawarah dan mufakat, ketujuh calon hakim agung yang disetujui tersebut antara lain Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Prim Haryadi, Suharto, dan Yohanes Priyana pada kamar pidana. Haswandi pada kamar perdata. Kemudian, Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan pada kamar militer.

Dengan persetujuan atas ketujuh calon hakim agung tersebut, kali ini, tidak ada satupun calon hakim agung TUN khusus pajak yang lolos dalam seleksi. Seperti diberitakan sebelumnya, para calon hakim agung TUN khusus pajak tidak lolos seleksi Kesehatan dan kepribadian tahap III.

Dari penelusuran data seleksi calon hakim agung sejak 2018 pada laman Komisi Yudisial (KY), tiap tahunnya, KY menyampaikan calon hakim agung TUN khusus pajak ke DPR. Namun, selama periode 2018-2020 tersebut, DPR tidak menyetujuinya.

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Sebelumnya, Jubir KY Miko Ginting mengatakan banyak calon hakim agung TUN khusus pajak yang terkendala pada aspek persyaratan dan kompetensi sehingga tidak lolos seleksi. Simak ‘Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi’.

Miko menyampaikan KY dan Mahkamah Agung (MA) dalam beberapa tahun terakhir memberikan perhatian khusus pada proses seleksi hakim agung untuk TUN khusus pajak. Apalagi, MA hanya memiliki 1 hakim agung TUN khusus pajak.

Dia mengatakan syarat, baik dari jalur karier maupun nonkarier, sering kali tidak terpenuhi karena calon hakim agung khusus pajak kebanyakan tidak punya gelar sarjana hukum. Kebanyakan dari mereka memiliki gelar diploma-IV bidang perpajakan atau lulusan PKN STAN. (kaw)

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Topik : seleksi hakim agung, mahkamah agung, dpr, komisi yudisial, nasional, tun khusus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 13:51 WIB
IRLANDIA

Sudah Berlaku 10 Tahun, Irlandia Kembali Naikkan Tarif Pajak Karbon

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:39 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Naik, Penerimaan Ditargetkan Ikut Terkerek 11,5%

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:19 WIB
PRANCIS

Uni Eropa Siap Hapus Pajak Layanan Digital Asal AS Mau Lakukan Ini

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik