Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

A+
A-
1
A+
A-
1
KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers pengumuman hasil seleksi calon hakim agung, dikutip pada Jumat (30/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil seleksi kesehatan dan kepribadian calon hakim agung (CHA) tahap III. Namun, dalam daftar tersebut tidak ada satupun calon hakim agung TUN khusus pajak yang lolos seleksi.

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan seleksi kesehatan dan kepribadian CHA tahap III 2021 diikuti oleh 45 kandidat. Hasilnya, 24 CHA lolos untuk melanjutkan pada tahap seleksi selanjutnya bulan depan.

"Pada tahap seleksi kesehatan, asesmen kepribadian, dan rekam jejak di mana sudah dilakukan rapat pleno dari hasil seleksi lolos 24 orang," katanya dalam konferensi pers pengumuman hasil seleksi calon hakim agung, dikutip pada Jumat (30/7/2021).

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Tahun ini, lanjut Mukti, seleksi calon hakim agung dilakukan untuk mengisi kekosongan 13 posisi hakim agung. Sebanyak 2 orang hakim agung dibutuhkan pada kamar perdata dan 8 orang posisi hakim agung pada kamar pidana.

Selanjutnya, kebutuhan 1 orang hakim agung pada kamar militer dan 2 orang hakim agung untuk kamar TUN khusus pajak. Namun, berdasarkan pengumuman KY No.5/PIM/RH.01.04/07/2021, tidak ada satupun kandidat yang lolos untuk kebutuhan 2 hakim agung TUN khusus pajak.

Pada pengumuman tersebut, sebanyak 15 kandidat lolos untuk kamar pidana. Kemudian sebanyak 6 calon hakim agung lolos pada kamar perdata dan 3 CHA untuk kamar militer.

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Setelah lolos seleksi kesehatan dan kepribadian, 24 CHA akan menjalani seleksi wawancara pada 3-7 Agustus 2021. Seleksi wawancara akan diselenggarakan di Kantor KY Jakarta Pusat dengan jadwal yang akan diumumkan selanjutnya.

Jika ditelisik berdasarkan jalur pendaftaran, dari total 24 CHA yang lolos dari jalur karier sebanyak 19 orang dan sisanya 5 orang berasal dari pendaftaran nonkarier. Kemudian sebanyak 19 kandidat merupakan hakim tinggi, 3 orang berprofesi sebagai akademisi dan 2 orang masuk kategori profesi lainnya.

"Pada 3-7 Agustus 2021 akan diselenggarakan seleksi wawancara dan setelah itu hasilnya sesegera mungkin dikirim ke DPR untuk dilakukan fit and proper test," tutur Mukti. (rig)

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Topik : seleksi hakim agung, asesmen calon hakim agung, komisi yudisial, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya