Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Ilustrasi. (foto: komisiyudisial.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan ada beberapa fakor penyebab tidak ada satupun calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak yang lolos seleksi tahap III/2021.

Jubir KY Miko Ginting mengatakan CHA TUN khusus pajak tidak sepi peminat. Menurut dia, banyak CHA yang terkendala pada aspek persyaratan dan kompetensi sehingga tidak lolos seleksi. Seleksi sejatinya dibuka untuk memenuhi kebutuhan 2 hakim agung TUN khusus pajak.

"Tahun ini banyak calon yang mendaftar tidak berasal dari kompetensi pajak tetapi dari TUN. Jadi, tidak ada yang lolos," katanya Senin (2/8/2021).

Baca Juga: DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Tidak Ada untuk TUN Khusus Pajak

Miko menyampaikan KY dan Mahkamah Agung (MA) dalam beberapa tahun terakhir memberikan perhatian khusus pada proses seleksi hakim agung untuk TUN khusus pajak. Menurutnya, seleksi CHA TUN khusus pajak dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi syarat yang diatur dalam UU MA, khususnya pada sisi kompetensi dan syarat lain.

Dia menjelaskan dalam UU MA diatur ketentuan dan syarat menjadi hakim agung dari jalur karier adalah magister hukum dengan dasar pendidikan sarjana hukum atau sarjana bidang lain dengan pengalaman minimal 20 tahun.

Syarat serupa juga berlaku untuk hakim agung jalur nonkarier dengan kompetensi pendidikan doktor atau magister bidang hukum dan berpengalaman dalam profesi hakim atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Menurutnya, persyaratan tersebut sering kali menjadi batu sandungan bagi CHA TUN khusus pajak. Hal tersebut berlaku pada jalur seleksi karier, nonkarier, dan pengalaman bidang hukum yang tidak bisa dipenuhi CHA khusus pajak.

Dia mengatakan syarat, baik dari jalur karier maupun nonkarier, sering kali tidak terpenuhi karena CHA khusus pajak kebanyakan tidak punya gelar sarjana hukum. Kebanyakan CHA memiliki gelar diploma-IV bidang perpajakan atau lulusan PKN STAN.

“Begitu juga dengan persyaratan pengalaman di bidang hukum di mana para calon banyak yang berpengalaman tidak spesifik di bidang hukum, misalnya konsultan pajak atau pegawai kementerian keuangan," jelasnya.

Baca Juga: KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Miko menambahkan syarat memiliki kompetensi pada bidang hukum merupakan faktor kunci yang harus dimiliki oleh hakim agung TUN khusus pajak. Pasalnya, dimensi kerja hakim agung adalah melakukan penilaian atas penerapan hukum yang dalam hal ini pada bidang perpajakan.

“Kondisi di atas juga [kompetensi CHA] berpengaruh karena hakim agung nantinya akan melakukan penilaian atas penerapan hukum (judex juris) sehingga penguasaan kompetensi hukum sangat dibutuhkan," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Calon Hakim Agung Diseleksi Secara Online
Topik : seleksi hakim agung, calon hakim agung TUN khusus pajak, komisi yudisial

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya