Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP: Wajib Pajak Belum Diaudit Memiliki Risiko Kepatuhan Lebih Tinggi

A+
A-
14
A+
A-
14
DJP: Wajib Pajak Belum Diaudit Memiliki Risiko Kepatuhan Lebih Tinggi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak berisiko tinggi merupakan prioritas pengawasan dan pemeriksaan Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (8/9/2021).

Berdasarkan data DJP, wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang laporan keuangannya belum diaudit memiliki kecenderungan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak berisiko tinggi oleh compliance risk management (CRM) pemeriksaan dan pengawasan.

"Ada 65% wajib pajak risiko tinggi yang belum dilakukan audit [laporan keuangannya]. Boleh jadi mereka ini ada kesalahan di sana karena ketidakmengertian atau mungkin kesengajaan," ujar Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto.

Baca Juga: Terdakwa Tidak Hadir, Perkara Pidana Perpajakan Tetap Dapat Diperiksa

Berdasarkan analisis CRM atas data tahun pajak 2019, 65% PT dalam kelompok wajib pajak berisiko tinggi memiliki laporan keuangan yang belum diaudit. Sisanya, yakni 35% PT dalam kelompok wajib pajak berisiko tinggi memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit.

Dari persentase tersebut, wajib pajak yang belum diaudit memiliki risiko kepatuhan sekitar 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan laporan keuangan sudah diaudit. Dengan demikian, audit atas laporan keuangan menjadi salah satu faktor risiko kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU PT, salah satu faktor yang menjadi syarat laporan keuangan perseroan harus diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit adalah kepemilikan aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan nilai minimal Rp50 miliar.

Baca Juga: Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Selain mengenai wajib pajak berisiko tinggi, ada pula bahasan terkait dengan pengecualian dari ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final untuk 2 kelompok penerima penghasilan bunga obligasi.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Wajib Pajak Risiko Tinggi

Meskipun sudah masuk kelompok perusahaan yang wajib menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit, masih banyak PT belum melakukannya. Padahal, dengan adanya laporan keuangan dan laporan auditor independent, potensi koreksi fiskal dapat dikurangi

“Kita tadi melihat, untuk yang risiko tinggi lebih banyak yang belum diaudit. Ada korelasi positif menunjukkan yang sudah diaudit lebih mendekati kepatuhan dalam konteks populasi [wajib pajak] di atas Rp50 miliar," ujar Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto. (DDTCNews)

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Pengecualian dari Pengenaan PPh Final Bunga Obligasi

Sesuai dengan Pasal 3 PP 91/2021, ketentuan pengenaan PPh yang bersifat final itu tidak berlaku untuk 2 kelompok penerima bunga obligasi.

Pertama, wajib pajak dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan menteri keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Kedua, wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Adapun penghasilan bunga obligasi yang diterima wajib pajak ini dikenai PPh berdasarkan pada tarif umum UU PPh. (DDTCNews)

Baca Juga: Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Pembebasan PPN LNG

Pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap impor dan/atau penyerahan liquified natural gas (LNG) tanpa menggunakan surat keterangan bebas (SKB).

“Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam …. Pasal 3 ayat (2) … huruf l [LNG], dilakukan tanpa menggunakan SKB PPN,” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (2) PMK 115/2021.

Jika PPN terutang atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis telah dipungut atau dibayar, berlaku 3 ketentuan. Simak ‘Pembebasan PPN LNG Diberikan Tanpa SKB’. (DDTCNews)

Baca Juga: Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

DPR mengesahkan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (P2 APBN 2020) menjadi UU. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (7/9/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah senantiasa menjaga komitmen tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah juga akan terus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. (DDTCNews)

RUU HKPD

Kementerian Keuangan menyebutkan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memiliki empat pilar yang di antaranya bertujuan untuk memperkuat kapasitas mengumpulkan pajak dan retribusi daerah.

Baca Juga: Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Direktur Dana Transfer Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Putut Hari Satyaka mengatakan pilar kedua dari RUU HKPD adalah memperkuat kemampuan daerah dalam memungut pajak.

"Jadi perlu lakukan penguatan local taxing power. Itu akan berikan peningkatan akuntabilitas karena ada hubungan langsung antara taxpayer dan pemerintah daerah yang memungut pajak," katanya. (DDTCNews/Kontan)

Pembaruan Regulasi Pajak

Pembaruan regulasi adalah salah satu dari 5 pilar reformasi pajak guna menciptakan penerimaan negara yang lebih optimal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan kepada DPR dalam proses penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan.

Baca Juga: Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

"Pada bagian regulasi perpajakan kami mohon dukungan DPR untuk terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, audit, laporan keuangan, CRM, WP risiko tinggi, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 09 September 2021 | 06:58 WIB
Dengan melakukan audit laporan kekuangan berarti Wajib Pajak telah menyajikan laporan keuangan yang wajar dan layak. Audit laporan keuangan juga dapat menambah integritas laporan keuangan yang bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar. Dengan demikian, dalam hal perpajakan audit laporan keuangan a ... Baca lebih lanjut

Mahrus

Rabu, 08 September 2021 | 17:55 WIB
DJP: Wajib Pajak Belum Diaudit Memiliki Risiko Kepatuhan Lebih Tinggi Hi Redaktur judulnya kok salah begini

Andy Bhraboets

Rabu, 08 September 2021 | 15:51 WIB
Terimakasih semoga sehat dan sehat,sukses selalu untuk kita bersama
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 09:45 WIB
KALIMANTAN SELATAN

Siapkan Dokumen! Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan Hari Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

69.431 Wajib Pajak Diperiksa DJP Tahun Lalu

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA

Tiba di Vienna, 3 Profesional DDTC Siap Timba Ilmu Pajak Internasional

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:55 WIB
KABUPATEN PINRANG

Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak