Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

DJP Rilis FAQ Soal Kebijakan Pajak di PMK 23/2020 dan Perpu 1/2020

A+
A-
3
A+
A-
3
DJP Rilis FAQ Soal Kebijakan Pajak di PMK 23/2020 dan Perpu 1/2020

Logo Laman Khusus DJP Tanggap Covid-19. 

JAKARTA, DDTCNews – Apakah Anda memiliki pertanyaan seputar insentif pajak dalam PMK No.23/2020 atau kebijakan pajak dalam Perpu No.1/2020? Jika iya, Anda bisa mengunjungi laman Ditjen Pajak (DJP) Tanggap Covid-19.

Dalam laman tersebut, DJP menyajikan Frequently Asked Question (FAQ) atau daftar pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan insentif dan kebijakan pajak dalam kedua payung hukum tersebut. Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, DJP memberikan jawabannya.

Salah satu pertanyaannya tentang penerima dan cara mendapat insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat sesuai PMK No.23/2020.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Daftar FAQ terkait insentif pajak dalam PMK No.23/2020 langsung bisa Anda lihat di laman ini. Sebagai informasi, DJP juga sudah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020 yang memuat petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pajak mulai dilakukan bulan ini. Simak artikel ‘Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Bisa Lewat DJP Online’.

Sementara, pertanyaan terkait kebijakan dalam Perpu No.1/2020 yang sering diajukan salah satunya bersentuhan langsung dengan efek penurunan tarif PPh badan terhadap angsuran PPh Pasal 25 pada tahun ini.

Daftar FAQ terkait kebijakan pajak dalam Perpu No.1/2020 langsung bisa Anda lihat di laman ini. Berhubungan dengan angsuran PPh Pasal 25, DJP sebelumnya mengatakan penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk 2020 sudah dapat menggunakan tarif PPh badan 22%. Simak artikel ‘DJP: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini Pakai Tarif 22%’.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Jadi, apakah pertanyaan Anda terjawab setelah melihat daftar FAQ tersebut? Jika belum, Anda bisa langsung bertanya melalui akun Twitter @kring_pajak, email [email protected] untuk informasi perpajakan, email [email protected] untuk layanan pengaduan, dan Live Chat pada situs web www.pajak.go.id.

Selain itu, Anda juga bisa mencoba mengirimkan pertanyaan terkait kebijakan pajak di tengah pandemi virus Corona ke email [email protected]. Pertanyaan yang masuk ke email tersebut akan dipilih (sesuai waktu dan ketentuan) dan ditayangkan dalam kanal Kolaborasi di DDTCNews (https://news.ddtc.co.id/kolaborasi).

Kanal ini merupakan hasil kerja sama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama DDTC Fiscal Research. Simak artikel ‘KADIN & DDTC Fiscal Research Rilis Kanal Kolaborasi di DDTCNews’. (kaw)

Baca Juga: Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven

Topik : virus Corona, kebijakan pajak, DJP, insentif pajak, PMK 23/2020, Perpu 1/2020, FAQ

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 12:30 WIB
KOTA BANDUNG

Buka Kamar Untuk Isoman, Pengusaha Hotel Bisa Dapat Pembebasan Pajak

Jum'at, 30 Juli 2021 | 12:08 WIB
KOTA PEKANBARU

Longgarkan Arus Kas Pelaku Usaha, Tambahan Insentif Pajak Diberikan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 09:30 WIB
PAJAK GANJA

Ini Daftar Negara yang Memacu Penerimaan Lewat Pajak Ganja

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP