Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Bisa Lewat DJP Online

JAKARTA, DDTCNews – Proses pengajuan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25 – yang menjadi bagian dari insentif untuk wajib pajak terdampak virus Corona (Covid-19) – bisa dilakukan secara elektronik melalui DJP Online.

Wajib pajak bisa mengajukan permohonan atau pemberitahuan melalui menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang ada di DJP Online. Permohonan atau pemberitahuan untuk ketiga insentif itu bisa didapatkan di bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya.

DDTCNews mencoba menu tersebut dengan pilihan keperluan Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK23 2020). Setelah memilih, wajib pajak akan diminta untuk mengisi kode keamanan sesuai dengan yang ditampilkan dalam gambar.

Setelah submit kode keamanan, wajib pajak akan dibawa masuk ke hasil verifikasi oleh sistem DJP. Otoritas menampilkan hasil terpenuhi atau tidaknya atas dua variabel, yaitu telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE dan memiliki klasifikasi lapangan usaha KLU sesuai lampiran A PMK 23/2020.

Seperti diketahui, sesuai ketentuan dua variabel ini tidak harus dipenuhi semuanya. Wajib pajak yang bisa memenuhi salah satu variabel tetap bisa memanfaatkan fasilitas. Simak artikel ‘Simak, Ini Ketentuan Insentif Pajak Gaji Pegawai Ditanggung Pemerintah’.

Karena akun yang dipakai DDTCNews saat mencoba pengajuan itu tidak memenuhi salah satu ataupun dua varibel itu, DJP langsung menyodorkan pilihan untuk mencetak penolakan. Artinya persetujuan atau penolakan diberikan secara otomatis.

Langkah yang sama juga berlaku untuk permohonan insentif pembebasan PPh Pasal 22 dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25.

Seperti diketahui, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan oleh pemberi kerja sampai dengan masa pajak September 2020. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pajak Gaji Karyawan Ditanggung Pemerintah’.

Selanjutnya, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB). Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan 30 September 2020. Simak artikel ‘Ini Ketentuan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Efek Virus Corona’.

Adapun pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran. Pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan hingga masa pajak September 2020. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pengurangan 30% Angsuran PPh Pasal 25’.

Untuk angsuran PPh Pasal 25, DJP juga sebelumnya menegaskan penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk 2020 sudah dapat menggunakan tarif PPh badan 22% sesuai Perpu No.1/2020. Simak artikel ‘DJP: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini Pakai Tarif 22%’. (kaw)