Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Bisa Lewat DJP Online

A+
A-
61
A+
A-
61
Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Bisa Lewat DJP Online

Tampilan menu Info KSWP di DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews – Proses pengajuan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25 – yang menjadi bagian dari insentif untuk wajib pajak terdampak virus Corona (Covid-19) – bisa dilakukan secara elektronik melalui DJP Online.

Wajib pajak bisa mengajukan permohonan atau pemberitahuan melalui menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang ada di DJP Online. Permohonan atau pemberitahuan untuk ketiga insentif itu bisa didapatkan di bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya.

DDTCNews mencoba menu tersebut dengan pilihan keperluan Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK23 2020). Setelah memilih, wajib pajak akan diminta untuk mengisi kode keamanan sesuai dengan yang ditampilkan dalam gambar.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Pajak Penghasilan 25%-75% Untuk UMKM

Setelah submit kode keamanan, wajib pajak akan dibawa masuk ke hasil verifikasi oleh sistem DJP. Otoritas menampilkan hasil terpenuhi atau tidaknya atas dua variabel, yaitu telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE dan memiliki klasifikasi lapangan usaha KLU sesuai lampiran A PMK 23/2020.

Seperti diketahui, sesuai ketentuan dua variabel ini tidak harus dipenuhi semuanya. Wajib pajak yang bisa memenuhi salah satu variabel tetap bisa memanfaatkan fasilitas. Simak artikel ‘Simak, Ini Ketentuan Insentif Pajak Gaji Pegawai Ditanggung Pemerintah’.

Karena akun yang dipakai DDTCNews saat mencoba pengajuan itu tidak memenuhi salah satu ataupun dua varibel itu, DJP langsung menyodorkan pilihan untuk mencetak penolakan. Artinya persetujuan atau penolakan diberikan secara otomatis.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

Langkah yang sama juga berlaku untuk permohonan insentif pembebasan PPh Pasal 22 dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25.

Seperti diketahui, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan oleh pemberi kerja sampai dengan masa pajak September 2020. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pajak Gaji Karyawan Ditanggung Pemerintah’.

Selanjutnya, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB). Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan 30 September 2020. Simak artikel ‘Ini Ketentuan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Efek Virus Corona’.

Baca Juga: BPK Soroti Bantuan Sosial Saat Masa Pandemi Covid-19

Adapun pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran. Pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan hingga masa pajak September 2020. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pengurangan 30% Angsuran PPh Pasal 25’.

Untuk angsuran PPh Pasal 25, DJP juga sebelumnya menegaskan penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk 2020 sudah dapat menggunakan tarif PPh badan 22% sesuai Perpu No.1/2020. Simak artikel ‘DJP: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini Pakai Tarif 22%’. (kaw)

Baca Juga: Diperpanjang, Pelayanan Tatap Muka DJP Berhenti Sampai 14 Juni 2020
Topik : virus Corona, PMK 23/2020, PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 25, gaji karyawan, insentif, DJP On
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fitria

Rabu, 06 Mei 2020 | 17:09 WIB
setelah daftar dtp pph 21 apakah akan ada email balasan ? konfirmasi ? minta contoh konfirmasinya

Fahmi S

Sabtu, 25 April 2020 | 09:13 WIB
maaf bang mau tanya. kalau kedua2nya statusnya tidak terpenuhi. bagaimana yaa . apa yang harus saya lakukan bang. perusahaaan bergerak dibidang keuangan layaknya BPR bang. mohon bantuannya .

mm

Selasa, 07 April 2020 | 14:44 WIB
Setelah mendaftar apakah mendapat email balasan /bukti pelaporan/bukti surat permohonan ke email?

New Arez

Senin, 06 April 2020 | 10:01 WIB
kok muncul notif " INSERTDATASKFASPPH2114-Data tidak berhasil disimpan dalam sistem" terus ya???

Dira

Senin, 06 April 2020 | 09:51 WIB
Sudah mencoba hr ini untuk insentif pph 21 DTP melalui DJP Online (status KLU memenuhi Lamp A pd laman DJP Online) tapi muncul notif "INSERTDATASKFASPPH2114-Data tidak berhasil disimpan dalam sistem" begitu pula untuk pengurangan PPh 25

Dika Meiyani

Senin, 06 April 2020 | 04:14 WIB
keren.. dengan menggunakan sistem online maka secara tidak langsung DJP juga ikut membantu pemerintah dalam menghimbau masyarakat untuk menerapkan social distancing, demi pencegahan dan penularan Covid 19. Semoga keadaan di Indonesia dapat kembali stabil seperti semula. aamiin
1
artikel terkait
Kamis, 28 Mei 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN