Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

KADIN & DDTC Fiscal Research Rilis Kanal Kolaborasi di DDTCNews

A+
A-
7
A+
A-
7
KADIN & DDTC Fiscal Research Rilis Kanal Kolaborasi di DDTCNews

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama DDTC Fiscal Research menjalin kerja sama meluncurkan kanal Kolaborasi di DDTCNews.

Kanal tersebut berisi konsultasi (tanya-jawab), pemberitaan, dan pandangan terkait kebijakan perpajakan terhadap dampak virus Corona. Terlebih, tren secara global menunjukkan adanya penggunaan instrumen perpajakan dalam merespons pandemi Covid-19.

Ketua Umum Rosan P. Roeslani mengatakan adanya wabah Covid-19 yang sangat berdampak serius bagi kesehatan masyarakat serta menganggu perekonomian nasional dan global. Proyeksi resesi ekonomi terus membayangi semua negara, tidak terkecuali Indonesia.

Baca Juga: Nilai Restitusi Pajak April 2020 Menurun, Ini Kata DJP

Merespons hal tersebut, pemerintah telah merespons secara cepat dengan membuat kebijakan, tidak terkecuali dalam bidang perpajakan. Kebijakan yang lebih banyak berupa relaksasi ini diatur dalam PMK No.23/2020 dan Perpu No.1/2020.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah maka Kadin membuat saluran komunikasi kepada para anggotanya yang terkena dampak Covid-19, yaitu berupa kanal konsultasi perpajakan terhadap dampak Covid-19. Kadin membuka kesempatan kepada para anggota untuk bertanya.

“Kami berharap bahwa kanal konsultasi perpajakan ini dapat membawa manfaat kepada seluruh anggota Kadin atau masyarakat luas dan kami akan mencoba memberikan uraian atas pertanyaan yang masuk sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Rosan.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

Sebagai informasi, setiap Selasa dan Kamis, kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel, terutama jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Silakan buka kanal Kolaborasi di laman berikut https://news.ddtc.co.id/kolaborasi.

Anda bisa mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas melalui email tersebut. Pertanyaan yang masuk lebih dulu akan dijawab terlebih dulu. Pengasuh berhak untuk melakukan penyuntingan atas pertanyaan yang masuk. Adapun tanggapan yang diberikan tidak mengikat kepada pihak manapun.

Managing Partner DDTC Fiscal Research Darussalam mengapresiasi adanya kerja sama dalam kanal Kolaborasi ini. Kolaborasi ini menjadi upaya untuk menghidupi visi menjadi institusi riset pajak yang berbasis ilmu pengetahuan yang terus menetapkan standar tinggi dan berkelanjutan.

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020

Dia pun mengapresiasi respons cepat dari pemerintah. Mayoritas kebijakan pajak menitikberatkan pada fungsi regulerend. Pajak hadir untuk bahu membahu bersama semua pihak dan masyarakat Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah akibat Covid-19. Simak Perspektif ‘Pajak Hadir Lawan Dampak Korona’.

Dalam analisis DDTC Fiscal Research sebelumnya, terdapat 151 yurisdiksi dari berbagai wilayah yang merespons dampak dari Covid-19 melalui kebijakan fiskal. Dari jumlah tersebut, 112 yurisdiksi telah (atau berencana) menggunakan instrumen pajak. Simak artikel ‘DDTC Fiscal Research: 112 Negara Pakai Instrumen Pajak Hadapi COVID-19’.

Adapun Tim Pengarah dari Kadin Indonesia adalah Ketua Umum Rosan P Roeslani serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede. Tim Pengasuh dari Kadin Indonesia adalah Herman Juwono, Sri Wahyuni, Serirama, Tan Alim, dan Siaw Ban Hin.

Baca Juga: Ratusan Pelaku Usaha 11 Yurisdiksi Ikuti Sosialisasi Pajak Digital DJP

Selanjutnya, Tim Pengarah dari DDTC Fiscal Research adalah Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, dan Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji. Adapun Tim Pengasuh dari DDTC Fiscal Research adalah Denny Vissaro, Dea Yustisia, dan Awwaliatul Mukarromah.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono pun mengapresiasi kerja sama ini. Menurutnya, wajib pajak, terutama pelaku bisnis, mulai banyak bertanya mengeni penundaan penyampaian SPT, penurunan tarif, dan sebagainya.

“Kalau pemerintah sangat responsif tentunya layak juga Kadin berbuat yang sama, yaitu akan membantu memberikan jawaban atas pertanyaan dari para pebisnis, terutama di lingkungan pengurus Kadin sendiri, provinsi, dan kabupaten, termasuk asosiasi dan anggotanya,” ujar Herman yang juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) ini. (kaw)

Baca Juga: BPK Soroti Bantuan Sosial Saat Masa Pandemi Covid-19
Topik : Kadin, DDTC Fiscal Research, virus Corona, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL