Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

KADIN & DDTC Fiscal Research Rilis Kanal Kolaborasi di DDTCNews

A+
A-
7
A+
A-
7
KADIN & DDTC Fiscal Research Rilis Kanal Kolaborasi di DDTCNews

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama DDTC Fiscal Research menjalin kerja sama meluncurkan kanal Kolaborasi di DDTCNews.

Kanal tersebut berisi konsultasi (tanya-jawab), pemberitaan, dan pandangan terkait kebijakan perpajakan terhadap dampak virus Corona. Terlebih, tren secara global menunjukkan adanya penggunaan instrumen perpajakan dalam merespons pandemi Covid-19.

Ketua Umum Rosan P. Roeslani mengatakan adanya wabah Covid-19 yang sangat berdampak serius bagi kesehatan masyarakat serta menganggu perekonomian nasional dan global. Proyeksi resesi ekonomi terus membayangi semua negara, tidak terkecuali Indonesia.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Merespons hal tersebut, pemerintah telah merespons secara cepat dengan membuat kebijakan, tidak terkecuali dalam bidang perpajakan. Kebijakan yang lebih banyak berupa relaksasi ini diatur dalam PMK No.23/2020 dan Perpu No.1/2020.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah maka Kadin membuat saluran komunikasi kepada para anggotanya yang terkena dampak Covid-19, yaitu berupa kanal konsultasi perpajakan terhadap dampak Covid-19. Kadin membuka kesempatan kepada para anggota untuk bertanya.

“Kami berharap bahwa kanal konsultasi perpajakan ini dapat membawa manfaat kepada seluruh anggota Kadin atau masyarakat luas dan kami akan mencoba memberikan uraian atas pertanyaan yang masuk sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Rosan.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Sebagai informasi, setiap Selasa dan Kamis, kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel, terutama jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Silakan buka kanal Kolaborasi di laman berikut https://news.ddtc.co.id/kolaborasi.

Anda bisa mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas melalui email tersebut. Pertanyaan yang masuk lebih dulu akan dijawab terlebih dulu. Pengasuh berhak untuk melakukan penyuntingan atas pertanyaan yang masuk. Adapun tanggapan yang diberikan tidak mengikat kepada pihak manapun.

Managing Partner DDTC Fiscal Research Darussalam mengapresiasi adanya kerja sama dalam kanal Kolaborasi ini. Kolaborasi ini menjadi upaya untuk menghidupi visi menjadi institusi riset pajak yang berbasis ilmu pengetahuan yang terus menetapkan standar tinggi dan berkelanjutan.

Baca Juga: Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Dia pun mengapresiasi respons cepat dari pemerintah. Mayoritas kebijakan pajak menitikberatkan pada fungsi regulerend. Pajak hadir untuk bahu membahu bersama semua pihak dan masyarakat Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah akibat Covid-19. Simak Perspektif ‘Pajak Hadir Lawan Dampak Korona’.

Dalam analisis DDTC Fiscal Research sebelumnya, terdapat 151 yurisdiksi dari berbagai wilayah yang merespons dampak dari Covid-19 melalui kebijakan fiskal. Dari jumlah tersebut, 112 yurisdiksi telah (atau berencana) menggunakan instrumen pajak. Simak artikel ‘DDTC Fiscal Research: 112 Negara Pakai Instrumen Pajak Hadapi COVID-19’.

Adapun Tim Pengarah dari Kadin Indonesia adalah Ketua Umum Rosan P Roeslani serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede. Tim Pengasuh dari Kadin Indonesia adalah Herman Juwono, Sri Wahyuni, Serirama, Tan Alim, dan Siaw Ban Hin.

Baca Juga: Ini 5 Masalah yang Dorong Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Sekarang

Selanjutnya, Tim Pengarah dari DDTC Fiscal Research adalah Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, dan Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji. Adapun Tim Pengasuh dari DDTC Fiscal Research adalah Denny Vissaro, Dea Yustisia, dan Awwaliatul Mukarromah.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono pun mengapresiasi kerja sama ini. Menurutnya, wajib pajak, terutama pelaku bisnis, mulai banyak bertanya mengeni penundaan penyampaian SPT, penurunan tarif, dan sebagainya.

“Kalau pemerintah sangat responsif tentunya layak juga Kadin berbuat yang sama, yaitu akan membantu memberikan jawaban atas pertanyaan dari para pebisnis, terutama di lingkungan pengurus Kadin sendiri, provinsi, dan kabupaten, termasuk asosiasi dan anggotanya,” ujar Herman yang juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) ini. (kaw)

Baca Juga: Harta Lebih dari Rp2,7 Triliun Sudah Diungkap 4.514 Wajib Pajak

Topik : Kadin, DDTC Fiscal Research, virus Corona, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 09 Januari 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Restitusi Pajak Capai Rp196 Triliun pada 2021

Jum'at, 07 Januari 2022 | 17:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Data per 6 Januari 2022: Sebanyak 1.418 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Jum'at, 07 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Laba dari Cryptocurrency Harus Dilaporkan di SPT Tahunan

Jum'at, 07 Januari 2022 | 14:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Palsukan Surat Dirjen Pajak, Perusahaan Ini Didenda Rp5,6 Miliar

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP