Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Ketentuan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Efek Virus Corona

A+
A-
8
A+
A-
8
Ini Ketentuan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Efek Virus Corona

Ilustrasi. (DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah membebaskan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang dipungut oleh bank devisa atau Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Pembebasan ini menjadi salah satu dari empat insentif pajak untuk wajib pajak terdampak virus Corona (COVID-19).

Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020. Beleid yang diteken langsung oleh Sri Mulyani ini diundangkan pada 23 Maret 2020 dan mulai berlaku pada 1 April 2020. Simak artikel ‘Terbit, Ini Beleid Insentif Pajak Gaji Karyawan Ditanggung Pemerintah’.

PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada wajib pajak yang memiliki salah satu dari 102 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercantum dalam beleid ini dan/atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Simak Kamus Pajak ‘Apa Itu WP KITE?’.

Baca Juga: Lantik 132 Pejabat Bea Cukai, Begini Pesan Sri Mulyani

“KLU … adalah sesuai KLU yang tercantum dan telah dilaporkan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh tahun pajak 2018,” demikian penggalan bunyi pasal 6 ayat (4) PMK tersebut.

Pembebasan dari pemungutan PPh diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Permohonan SKB diajukan oleh wajib pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar. Permohonan menggunakan formulir yang ada di lampiran PMK ini.

Bagi wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, pengajuan SKB dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.

Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon I, II, dan III Kemenkeu

Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima, menerbitkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor apabila wajib pajak memenuhi kriteria KLU dan/atau perusahaan KITE. Kepala KPP menerbitkan Surat Penolakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria.

“Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh … berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020,” demikian bunyi penggalan pasal 6 ayat (9).

Wajib pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir seperti yang tercantum dalam lampiran beleid ini.

Baca Juga: Pengajuan Dokumen Manifes Kini Wajib Cantumkan NPWP

Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor disampaikan paling lambat 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April 2020 – Juni 2020) dan20 Oktober 2020 (untuk masa pajak Juli 2020—September 2020). (kaw)

Topik : PMK 23/2020, virus Corona, insentif pajak, PPh Pasal 22, impor, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:22 WIB
KONSULTASI PAJAK

Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 82/2021

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP