Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Logo aplikasi Ability to Pay (ATP). 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan menggunakan aplikasi Ability to Pay (ATP) dalam pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan kegiatan lainnya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (5/8/2021).

Sesuai dengan Surat Edaran DJP No. SE-39/PJ/2021, ATP merupakan indikator yang memberikan gambaran kemampuan bayar wajib pajak. Gambaran kemampuan bayar yang dibentuk berdasarkan pada data historis tersebut bersifat prediktif.

“ATP menggunakan pendekatan skala pengukuran (scoring) berdasarkan analisis 4C, yaitu Capacity, Capital, Character, dan Condition untuk memberikan gambaran level kualitatif kemampuan bayar wajib pajak,” bunyi penggalan bagian pemanfaatan ATP dalam SE tersebut.

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Adapun level kualitatif kamampuan bayar wajib pajak terbagi menjadi 5, mulai dari very low (mengindikasikan likuiditas wajib pajak relatif sangat rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain di kelasnya) hingga very high (mengindikasikan level likuiditas relatif sangat tinggi). Simak ‘Identifikasi Kemampuan Bayar Wajib Pajak, DJP Pakai Aplikasi Ini’.

Selain pemanfaatan aplikasi ATP, ada pula bahasan terkait dengan penunjukan 6 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital oleh dirjen pajak. Ada pula bahasan mengenai upaya optimalisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pemanfaatan Aplikasi ATP

Dalam kegiatan pengawasan, ATP dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan kemampuan bayar wajib pajak dalam menentukan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3). Selanjutnya, dalam kegiatan pemeriksaan, indikator ATP dapat dimanfaatkan sebagai acuan tingkat ketertagihan dalam usulan pemeriksaan.

Baca Juga: Belum Terima Email Survei dari Kantor Pajak? Ini Kata DJP

Selanjutnya, dalam kegiatan penagihan, ATP dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prognosis pencairan piutang pajak dan rencana kegiatan penagihan. Ada pula pemanfaatan ATP untuk kegiatan lain.

Kegiatan lain yang dimaksud pertama, pemanfaatan dalam optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara pada kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Kedua, pemanfaatan dalam proses penelitian permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Ketiga, pemanfaatan dalam proses penelitian permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25.

Baca Juga: Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Keempat, pemanfaatan dalam proses penelitian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi. Kelima, pemanfaatan untuk mendukung kegiatan lainnya di DJP untuk penggalian potensi penerimaan pajak. (DDTCNews)

PPN Produk Digital PMSE

Dirjen pajak kembali menunjuk 6 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN produk digital. Keenam pelaku usaha tersebut yakni Shutterstock, Inc., Shutterstock Ireland Ltd., Fenix International Limited, Bold LLC, High Morale Developments Limited, dan Aceville Pte Ltd.

Dengan penambahan ini, pemungut PPN produk digital PMSE yang telah ditunjuk menjadi sebanyak 81 badan usaha. Sejak Januari hingga akhir Juli 2021, realiasi penerimaan PPN produk digital PMSE senilai Rp2,2 triliun. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan selain penggalian potensi penerimaan setelah diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ada 3 agenda optimalisasi penerimaan yang dilakukan DJP hingga akhir 2021.

Pertama, pelayanan elektronik kepada wajib pajak akan terus diperbaiki. Kedua, pengawasan pembayaran masa akan diintensifkan. Ketiga, perluasan basis pajak dengan menunjuk pemungut baru PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Simak ‘Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021’. (DDTCNews)

Saluran Pengaduan

DJP memberikan banyak pilihan kepada wajib untuk melakukan pengaduan apabila mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

DJP menyampaikan permintaan maaf apabila wajib pajak pernah mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, DJP membuka banyak saluran pengaduan yang bisa diakses dengan mudah. Simak ‘Tingkatkan Pelayanan Pajak, DJP Sediakan 7 Saluran Pengaduan’. (DDTCNews)

Sidang Pemeriksaan Secara Tatap Muka

Sejalan dengan tidak dapat dilaksanakannya beberapa sidang pemeriksaan yang semula dijadwalkan secara tatap muka pada 3—10 Agustus 2021, ketua Pengadilan Pajak merilis pedoman ketentuan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan.

Pedoman itu dimuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE- 17/PP/2021. Ada dua ketentuan dalam SE ini. Pertama, jangka waktu persiapan seluruh persidangan tidak memperhitungkan periode 3—10 Agustus 2021 (8 hari) dalam penghitungan jangka waktu pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Dilakukan Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2 Miliar

Kedua, jangka waktu pelaksanaan seluruh persidangan juga tidak memperhitungkan periode 3—10 Agustus 2021 (8 hari) dalam penghitungan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, aplikasi DJP, Ability to Pay, ATP, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

widyadisty tiara

Kamis, 05 Agustus 2021 | 18:20 WIB
keren semoga ada peningkatan kinerja dalam pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan kegiatan lainnya.

Adlan Ghiffari

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:16 WIB
Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi menghasilkan aplikasi Ability to Pay (ATP). Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja DJP dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan kegiatan lainnya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Peran Humas Pajak Mewujudkan Kepatuhan Kooperatif

Senin, 20 September 2021 | 10:16 WIB
KP2KP SINJAI

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Penyisiran Lapangan Pelaku UMKM Dijalankan

Senin, 20 September 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Belum Semua Kantor Pajak Terjunkan Pegawai ke Lapangan, DJP Lihat Ini

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya