BERITA TERKINI
WINA, DDTCNews - Pemerintah Austria mengumumkan rencana memangkas tarif PPN secara signifikan atas kelompok makanan pokok tertentu dari 10% menjadi di bawah 5%.
Kanselir Austria Christian Stocker mengatakan pemangkasan tarif PPN atas makanan menjadi bagian dari upaya pengendalian laju inflasi. Dia berharap kebijakan ini bisa membantu melonggarkan arus kas kalangan rumah tangga.
"Kami akan mendukung masyarakat dengan mengurangi PPN pada sejumlah barang tertentu hingga setengahnya menjadi kurang dari 5%, mulai Juli tahun ini," katanya, dikutip pada Selasa (27/1/2026).
Dia menilai pemangkasan tarif PPN atas makanan juga bakal menstabilkan harga di tengah kebijakan tarif yang berlaku di Uni Eropa. Pada Desember 2025, negara anggota Uni Eropa telah menyepakati pengenaan bea masuk senilai EUR3 atas impor barang kiriman dari negara ketiga seperti China.
Bea masuk ini berlaku atas impor barang kiriman yang diperoleh melalui e-commerce dengan nilai di bawah EUR150, mulai Juli 2026. Pengenaan bea masuk tersebut merupakan langkah sementara menjelang pembentukan Pusat Data Kepabeanan dan Cukai Uni Eropa, yang akan sepenuhnya mengintegrasikan data kepabeanan terkait e-commerce.
Pemerintah Austria tidak mengungkapkan potensi penerimaan yang hilang dari kebijakan pemangkasan tarif PPN. Namun, potensi penerimaan yang hilang tersebut akan ditutup dengan pungutan atas limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang.
Guna memastikan kebijakan pemotongan tarif PPN dirasakan oleh konsumen, Otoritas Persaingan Federal ditugaskan untuk mengawasi kepatuhan pengusaha ritel dalam menurunkan harga barang kebutuhan pokok.
"Kami memastikan harga akan turun di tempat orang berbelanja setiap hari. Ini bukan pilihan, melainkan kewajiban," ujarnya.
Kebijakan pemangkasan tarif PPN ini disambut gembira oleh masyarakat. Asosiasi Perdagangan Austria pun berjanji akan patuh meneruskan manfaat pemotongan tarif PPN ini kepada konsumen.
Melalui pemangkasan tarif pajak, daya beli masyarakat diyakini bakal menguat. Namun, pengusaha juga mengusulkan fasilitas pajak tersebut bisa berlaku permanen.
"Yang terpenting bagi kami adalah pengurangan pajak ini benar-benar permanen dan bukan hanya sementara," ucap Direktur Pelaksana Asosiasi Perdagangan Rainer Will, dilansir vol.at. (dik)
