Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor. (foto: tangkapan layar Youtube Kanwil DJP Jawa Barat I)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan mempertimbangkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam penggalian potensi penerimaan hingga akhir 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan PPKM akan memengaruhi kinerja penerimaan pajak. Meskipun berdampak negatif pada kemampuan bayar wajib pajak, tetap ada potensi akselerasi bisnis beberapa sektor usaha.

Oleh karena itu, penggalian potensi pada sektor ekonomi prioritas perlu dilakukan setelah pemerintah melakukan pelonggaran kebijakan PPKM. Dengan demikian, kinerja penerimaan pajak dapat berjalan optimal dengan memperhatikan kemampuan bayar wajib pajak.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

“Sektor yang menjadi prioritas dalam penggalian potensi tahun 2021 khususnya pasca-PPKM adalah sektor-sektor yang tentunya mengalami pertumbuhan (dinamisasi) dengan mempertimbangkan potensi pajak dan kemampuan wajib pajak untuk membayar (ability to pay)," katanya, Selasa (3/8/2021).

Neilmaldrin menjelaskan selain penggalian potensi penerimaan pasca-PPKM, ada 3 agenda optimalisasi penerimaan yang dilakukan DJP hingga akhir 2021. Pertama, pelayanan elektronik kepada wajib pajak akan terus diperbaiki. Hal ini akan memudahkan wajib pajak mendapatkan pelayanan pada situasi pandemi.

Kedua, pengawasan pembayaran masa akan diintensifkan. Hal ini dilakukan DJP untuk memastikan setoran masa wajib pajak sesuai dengan kondisi ekonomi. Menurutnya, agenda pengawasan pembayaran masa tidak hanya pada aspek formal tapi juga uji kepatuhan materiel.

Baca Juga: Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

"Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) untuk memastikan setoran masa wajib pajak sesuai dengan kondisi ekonomi dan melakukan kegiatan pengawasan/pengujian kepatuhan material (PKM) memanfaatkan data dan informasi yang dikelola DJP," terangnya.

Ketiga, perluasan basis pajak dengan menunjuk pemungut baru pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Selain itu, DJP juga melakukan pengawasan atas mekanisme pemungutan PPN produk digital PMSE.

Neilmaldrin memastikan akan makin banyak perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital PMSE. Hingga Juli 2021, sudah ada 55 perusahaan yang sudah melakukan pemungutan PPN.

Baca Juga: Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

"Kegiatan perluasan basis pemajakan, antara lain melalui penunjukan pemungut baru dan pengawasan pelaksanaan pemungutan PPN PMSE," imbuhnya. (kaw)

Topik : PPKM, PPKM level 4, Ditjen Pajak, DJP, pengawasan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 11:30 WIB
PER-18/PJ/2021

Ditjen Pajak: Hanya WP Badan yang Pungut PPh Pasal 22 Pulsa

Rabu, 22 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

Rabu, 22 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak