Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dengan Pendanaan dari Bank Dunia, Negara Ini Bidik Tax Ratio 17%

A+
A-
1
A+
A-
1
Dengan Pendanaan dari Bank Dunia, Negara Ini Bidik Tax Ratio 17%

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pakistan menetapkan target rasio pajak terhadap prodok domestik bruto (PDB) atau tax ratio sebesar 17% pada 2024. Hal ini menjadi sasaran utama dalam program reformasi pajak yang komprehensif.

Bank Dunia berkomitmen untuk memberikan bantuan US$400 juta kepada Pakistan untuk mengimplementasikan program reformasi selama lima tahun mendatang. Program tersebut dikembangkan berdasarkan rekomendasi kelompok kerja yang dibentuk pada Desember 2018.

Adapun proyek reformasi terakhir yang mendapat pendanaan dari Bank Dunia terjadi pada 2004 hingga 2011. Dari total biaya US$149 juta, dana dari Bank Dunia senilai US$102,9 juta. Seorang pejabat senior pajak mengatakan dokumen proyek akan disetujui Bank Dunia pada pertemuan 30 Mei mendatang.

Baca Juga: Mendongkrak Pembangunan Berkelanjutan dengan Sejumlah Kebijakan Pajak

“Perjanjian final akan ditandatangani pada minggu pertama Juni,” ungkap pejabat tersebut sembari mengatakan program reformasi telah dirancang dan diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Untuk mengerek tax ratio hingga menjadi 17% pada 2024, program reformasi memuat beberapa tolak ukur di 10 bidang utama. Untuk membangun basis pendapatan yang solid dan berkelanjutan, pendekatan sistematis digunakan untuk merancang reformasi komprehensif di Federal Board of Revenue (FBR).

Untuk menyelesaikan rencana reformasi, kelompok kerja khusus dibentuk. Kelompok kerja khusus ini bertugas mengidentifikasi bidang-bidang risiko utama sekaligus menyusun program transformasi lima tahun. Administrasi pajak berbasis teknologi informasi akan menjadi landasan program.

Baca Juga: Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Menurut pejabat tersebut, analisis mendalam tentang struktur organisasi, proses, sumber daya manusia, dan undang-undang perpajakan dilakukan selama kuartal terakhir tahun keuangan 2018/2019. Hal ini dilakukan karena menyadari pentingnya meningkatkan pendapatan karena tingginya kebutuhan.

Sebagai hasil dari analisis, sejumlah langkah telah dilakukan untuk menetapkan arah dan mempersiapkan perbaikan menyeluruh dari organisasi. Sejumlah langkah prareformasi juga telah dilakukan FBR sejauh ini.

Beberapa langkah tersebut antara lain penerbitan pemberitahuan unit kebijakan pajak, pengaturan unit operasional untuk memproses data luar negeri, pemberitahuan revisi perjanjian pajak berganda dengan Swiss, dan pengaturan sistem deklarasi mata uang.

Baca Juga: Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Ada pula matriks untuk manajemen kinerja formasi lapangan, peluncuran sistem manajemen pengaduan khusus untuk memproses pengaduan terhadap staf FBR, sistem pemantauan ritel berbasis teknologi untuk outlet tekstil dan kulit, serta pengaturan unit manajemen proyek.

FBR dengan bantuan staf Bank Dunia dan konsultan membentuk tim ahli yang menyusun laporan keuangan setelah melakukan analisis terperinci tentang sistem perpajakan dan data pembayar pajak. Seperti dilansir Dawn, analisis komprehensif sistem perpajakan dilakukan dengan bantuan Bank Dunia untuk menyiapkan program perbaikan sistem perpajakan.

Dalam waktu singkat enam bulan, ada lima kali rapat dan 16 laporan yang disetujui terkait masalah dan finalisasi rencana reformasi selesai. Dengan bantuan staf dan konsultan Bank Dunia, penelitian dilakukan untuk mengukur jumlah penggelapan pajak. Studi ini membahas tentang pajak yang sangat besar di sektor gula, baja, dan semen.

Baca Juga: Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Bagi Pakistan, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sangat mendesak. Hal ini penting untuk meringankan anggaran fiskal negara dengan mempersempit defisit anggaran. Sebagai langkah jangka menengah, Pakistan perlu mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam bentuk pajak penghasilan. (kaw)

Topik : Pakistan, pajak, Bank Dunia, tax ratio

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mendongkrak Pembangunan Berkelanjutan dengan Sejumlah Kebijakan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 19 September 2021 | 15:00 WIB
BRASIL

Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Minggu, 19 September 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu