Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Dengan Pendanaan dari Bank Dunia, Negara Ini Bidik Tax Ratio 17%

A+
A-
1
A+
A-
1
Dengan Pendanaan dari Bank Dunia, Negara Ini Bidik Tax Ratio 17%

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pakistan menetapkan target rasio pajak terhadap prodok domestik bruto (PDB) atau tax ratio sebesar 17% pada 2024. Hal ini menjadi sasaran utama dalam program reformasi pajak yang komprehensif.

Bank Dunia berkomitmen untuk memberikan bantuan US$400 juta kepada Pakistan untuk mengimplementasikan program reformasi selama lima tahun mendatang. Program tersebut dikembangkan berdasarkan rekomendasi kelompok kerja yang dibentuk pada Desember 2018.

Adapun proyek reformasi terakhir yang mendapat pendanaan dari Bank Dunia terjadi pada 2004 hingga 2011. Dari total biaya US$149 juta, dana dari Bank Dunia senilai US$102,9 juta. Seorang pejabat senior pajak mengatakan dokumen proyek akan disetujui Bank Dunia pada pertemuan 30 Mei mendatang.

Baca Juga: Aplikasi e-Filing dan e-Registration Tidak Bisa Diakses Sementara

“Perjanjian final akan ditandatangani pada minggu pertama Juni,” ungkap pejabat tersebut sembari mengatakan program reformasi telah dirancang dan diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Untuk mengerek tax ratio hingga menjadi 17% pada 2024, program reformasi memuat beberapa tolak ukur di 10 bidang utama. Untuk membangun basis pendapatan yang solid dan berkelanjutan, pendekatan sistematis digunakan untuk merancang reformasi komprehensif di Federal Board of Revenue (FBR).

Untuk menyelesaikan rencana reformasi, kelompok kerja khusus dibentuk. Kelompok kerja khusus ini bertugas mengidentifikasi bidang-bidang risiko utama sekaligus menyusun program transformasi lima tahun. Administrasi pajak berbasis teknologi informasi akan menjadi landasan program.

Baca Juga: Wuih, Penerimaan Pajak Hotel di Daerah Ini Cetak Surplus

Menurut pejabat tersebut, analisis mendalam tentang struktur organisasi, proses, sumber daya manusia, dan undang-undang perpajakan dilakukan selama kuartal terakhir tahun keuangan 2018/2019. Hal ini dilakukan karena menyadari pentingnya meningkatkan pendapatan karena tingginya kebutuhan.

Sebagai hasil dari analisis, sejumlah langkah telah dilakukan untuk menetapkan arah dan mempersiapkan perbaikan menyeluruh dari organisasi. Sejumlah langkah prareformasi juga telah dilakukan FBR sejauh ini.

Beberapa langkah tersebut antara lain penerbitan pemberitahuan unit kebijakan pajak, pengaturan unit operasional untuk memproses data luar negeri, pemberitahuan revisi perjanjian pajak berganda dengan Swiss, dan pengaturan sistem deklarasi mata uang.

Baca Juga: Penerimaan PPN Produk Digital PMSE Tembus Setengah Triliun

Ada pula matriks untuk manajemen kinerja formasi lapangan, peluncuran sistem manajemen pengaduan khusus untuk memproses pengaduan terhadap staf FBR, sistem pemantauan ritel berbasis teknologi untuk outlet tekstil dan kulit, serta pengaturan unit manajemen proyek.

FBR dengan bantuan staf Bank Dunia dan konsultan membentuk tim ahli yang menyusun laporan keuangan setelah melakukan analisis terperinci tentang sistem perpajakan dan data pembayar pajak. Seperti dilansir Dawn, analisis komprehensif sistem perpajakan dilakukan dengan bantuan Bank Dunia untuk menyiapkan program perbaikan sistem perpajakan.

Dalam waktu singkat enam bulan, ada lima kali rapat dan 16 laporan yang disetujui terkait masalah dan finalisasi rencana reformasi selesai. Dengan bantuan staf dan konsultan Bank Dunia, penelitian dilakukan untuk mengukur jumlah penggelapan pajak. Studi ini membahas tentang pajak yang sangat besar di sektor gula, baja, dan semen.

Baca Juga: Sri Mulyani Harap UU Cipta Kerja Bikin Kesadaran Pajak Meningkat

Bagi Pakistan, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sangat mendesak. Hal ini penting untuk meringankan anggaran fiskal negara dengan mempersempit defisit anggaran. Sebagai langkah jangka menengah, Pakistan perlu mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam bentuk pajak penghasilan. (kaw)

Topik : Pakistan, pajak, Bank Dunia, tax ratio
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:42 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:30 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:18 WIB
HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:07 WIB
JEPANG
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020