Review
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Dengan Pendanaan dari Bank Dunia, Negara Ini Bidik Tax Ratio 17%

A+
A-
1
A+
A-
1
Dengan Pendanaan dari Bank Dunia, Negara Ini Bidik Tax Ratio 17%

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pakistan menetapkan target rasio pajak terhadap prodok domestik bruto (PDB) atau tax ratio sebesar 17% pada 2024. Hal ini menjadi sasaran utama dalam program reformasi pajak yang komprehensif.

Bank Dunia berkomitmen untuk memberikan bantuan US$400 juta kepada Pakistan untuk mengimplementasikan program reformasi selama lima tahun mendatang. Program tersebut dikembangkan berdasarkan rekomendasi kelompok kerja yang dibentuk pada Desember 2018.

Adapun proyek reformasi terakhir yang mendapat pendanaan dari Bank Dunia terjadi pada 2004 hingga 2011. Dari total biaya US$149 juta, dana dari Bank Dunia senilai US$102,9 juta. Seorang pejabat senior pajak mengatakan dokumen proyek akan disetujui Bank Dunia pada pertemuan 30 Mei mendatang.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

“Perjanjian final akan ditandatangani pada minggu pertama Juni,” ungkap pejabat tersebut sembari mengatakan program reformasi telah dirancang dan diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Untuk mengerek tax ratio hingga menjadi 17% pada 2024, program reformasi memuat beberapa tolak ukur di 10 bidang utama. Untuk membangun basis pendapatan yang solid dan berkelanjutan, pendekatan sistematis digunakan untuk merancang reformasi komprehensif di Federal Board of Revenue (FBR).

Untuk menyelesaikan rencana reformasi, kelompok kerja khusus dibentuk. Kelompok kerja khusus ini bertugas mengidentifikasi bidang-bidang risiko utama sekaligus menyusun program transformasi lima tahun. Administrasi pajak berbasis teknologi informasi akan menjadi landasan program.

Baca Juga: Uni Eropa Sebut Penghindaran Pajak Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi?

Menurut pejabat tersebut, analisis mendalam tentang struktur organisasi, proses, sumber daya manusia, dan undang-undang perpajakan dilakukan selama kuartal terakhir tahun keuangan 2018/2019. Hal ini dilakukan karena menyadari pentingnya meningkatkan pendapatan karena tingginya kebutuhan.

Sebagai hasil dari analisis, sejumlah langkah telah dilakukan untuk menetapkan arah dan mempersiapkan perbaikan menyeluruh dari organisasi. Sejumlah langkah prareformasi juga telah dilakukan FBR sejauh ini.

Beberapa langkah tersebut antara lain penerbitan pemberitahuan unit kebijakan pajak, pengaturan unit operasional untuk memproses data luar negeri, pemberitahuan revisi perjanjian pajak berganda dengan Swiss, dan pengaturan sistem deklarasi mata uang.

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020

Ada pula matriks untuk manajemen kinerja formasi lapangan, peluncuran sistem manajemen pengaduan khusus untuk memproses pengaduan terhadap staf FBR, sistem pemantauan ritel berbasis teknologi untuk outlet tekstil dan kulit, serta pengaturan unit manajemen proyek.

FBR dengan bantuan staf Bank Dunia dan konsultan membentuk tim ahli yang menyusun laporan keuangan setelah melakukan analisis terperinci tentang sistem perpajakan dan data pembayar pajak. Seperti dilansir Dawn, analisis komprehensif sistem perpajakan dilakukan dengan bantuan Bank Dunia untuk menyiapkan program perbaikan sistem perpajakan.

Dalam waktu singkat enam bulan, ada lima kali rapat dan 16 laporan yang disetujui terkait masalah dan finalisasi rencana reformasi selesai. Dengan bantuan staf dan konsultan Bank Dunia, penelitian dilakukan untuk mengukur jumlah penggelapan pajak. Studi ini membahas tentang pajak yang sangat besar di sektor gula, baja, dan semen.

Baca Juga: Ratusan Pelaku Usaha 11 Yurisdiksi Ikuti Sosialisasi Pajak Digital DJP

Bagi Pakistan, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sangat mendesak. Hal ini penting untuk meringankan anggaran fiskal negara dengan mempersempit defisit anggaran. Sebagai langkah jangka menengah, Pakistan perlu mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam bentuk pajak penghasilan. (kaw)

Topik : Pakistan, pajak, Bank Dunia, tax ratio
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 28 Mei 2020 | 19:45 WIB
KOTA BUKITTINGGI
Kamis, 28 Mei 2020 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:51 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:51 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 15:57 WIB
EFEK VIRUS CORONA