Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

BPKP Klaim Kontribusi Pengawasan Terhadap Keuangan Negara Capai Rp8 T

A+
A-
0
A+
A-
0
BPKP Klaim Kontribusi Pengawasan Terhadap Keuangan Negara Capai Rp8 T

Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeklaim kegiatan pengawasan yang dilakukan sepanjang kuartal I/2021 telah berkontribusi terhadap keuangan negara senilai Rp8,91 triliun.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan kontribusi senilai Rp8,97 triliun tersebut berasal dari nilai efisiensi pengeluaran negara, peningkatan penerimaan negara, penyelamatan keuangan negara/daerah, dan peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dia menambahkan kegiatan pengawasan pada 2020 dan tahun ini mencapai 11.414 kegiatan. Tahun lalu, kontribusi BPKP kepada keuangan negara mencapai Rp61,6 triliun. Pada kuartal I/2021, nilai kontribusi BPKP mencapai Rp8,91 triliun.

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

"Current issue masih terkait percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tak banyak yang berubah, kecuali evaluasi perencanaan dan penganggaran akan lebih kami fokuskan," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI, dikutip pada Selasa (8/6/2021).

Yusuf menjelaskan pengawasan BPKP ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pencapaian pembangunan nasional. Pengawasan ini juga sejalan dengan arahan presiden untuk mendorong percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah.

Pada 2022, fokus pengawasan BPKP akan terbagi dalam 5 kegiatan antara lain pengamanan keuangan negara, peningkatan kualitas tata kelola, peningkatan efektivitas belanja, peningkatan pengendalian korupsi, dan akuntabilitas badan usaha.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

"Kemudian sebanyak 42 proyek strategis nasional ditargetkan dapat tercapai pada 2022," tuturnya.

Dalam RDP tersebut, turut hadir Deputi Bidwas PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang, Deputi Bidwas PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto, dan Deputi Bidang Investigasi Agustina Arumsari. (rig)

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan keuangan negara, BPKP, kontribusi pengawasan, keuangan negara, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

Kamis, 22 September 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

The Fed Naikkan Suku Bunga, Menkeu Waspadai Dampaknya ke Arus Modal

Kamis, 22 September 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tenggat Waktu Repatriasi Harta PPS Sudah Dekat, Ini Pesan Sri Mulyani

Kamis, 22 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet PKP Belum di Atas Rp4,8 Miliar Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak