Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Biaya Berlangganan Konsumen Naik Akibat PPN PMSE? Ini Kata DJP

A+
A-
7
A+
A-
7
Biaya Berlangganan Konsumen Naik Akibat PPN PMSE? Ini Kata DJP

Perajin menunjukkan media sosial untuk memasarkan produk tas wanita di industri rumahan kawasan Wunut, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/7/2020). Pengusaha tas wanita tersebut mengandalkan pemasaran digital dan media sosial serta berinovasi membuat produk baru yang disukai konsumen untuk mengatasi anjloknya permintaan akibat pandemi Covid-19. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww)
 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan biaya berlangganan konsumen Indonesia tidak otomatis naik saat platform layanan digital ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor pajak pertambahan nilai (PPN) transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan keputusan menentukan harga berlangganan kepada konsumen Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan penyedia layanan.

Menurutnya, dari pengalaman negara lain pungutan PPN PMSE tidak serta merta langsung ditransmisikan kepada kenaikan biaya berlangganan konsumen.

Baca Juga: Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

"Jadi tidak bisa dibilang secara eksak pasti akan tambah 10% misalnya untuk biaya berlangganan film," katanya dalam Market Review IDX Channel, di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Hestu menjabarkan pelaku usaha mempunyai opsi menambahkan beban PPN 10% pada biaya berlangganan konsumen. Selain itu, proses bisnis pelaku usaha bisa jadi sudah memasukkan komponen PPN 10% dalam tagihan konsumen atau melakukan subsidi atas pengenaan PPN tersebut.

Dia mengatakan pengenaan PPN atas konsumsi barang atau jasa baik berwujud atau tidak berwujud di wilayah pabean Indonesia secara ketentuan peraturan perundang-undangan telah terutang PPN.

Baca Juga: DJP: Aplikasi PPN PMSE Sudah Siap

Proses tersebut berjalan lancar dengan model usaha business to business (B to B) melalui skema pajak masukan dan pajak keluaran. Masalah terjadi saat pengalihan barang atau jasa tidak berwujud dari pelaku usaha luar negeri kepada konsumen dalam negeri melalui jaringan Internet.

Karena itu, terobosan kebijakan dilakukan dengan penunjukan pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN konsumen di Indonesia.

"Dalam skema ritel lewat digital ini tidak pernah berjalan pungutan PPN-nya, maka dibuat terobosan dengan diubah mekanismenya. Kami minta perusahaan luar negeri ketika jual produk ke konsumen akan dipungut PPN 10%," paparnya.

Baca Juga: Pengumuman: Rencana Kenaikan Tarif Pajak Tahun Depan Batal

Seperti diketahui, untuk mekanisme pemungutan PPN PMSE, DJP sudah menerbitkan aturan turunan dari PMK 48/2020 dengan merilis Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020. Melalui beleid itu, otoritas mengatur batasan kriteria tertentu pemungut dan prosedur teknis lainnya.

Adapun batasan kriteria tertentu pemungut PPN PMSE meliputi pertama, nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan.

Kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Kriteria tersebut bisa dipakai salah satu atau keduanya. (Bsi)

Baca Juga: Sektor Riil AS Tolak Rencana Retaliasi AS akibat Pajak Digital

Topik : PPN PMSE, PPN produk digital, pajak digital, biaya berlangganan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 19 Juli 2020 | 15:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 18 Juli 2020 | 09:01 WIB
INGGRIS
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK