Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bersiap untuk Pajak Karbon

A+
A-
3
A+
A-
3
Bersiap untuk Pajak Karbon

Ilustrasi. (Foto: energyindustryreview.com)

31 tahun lalu, Finlandia menerapkan pajak karbon untuk kali pertama di dunia sejak diperkenalkan pada 1973. Sekarang, 17 dari 27 negara anggota Uni Eropa dan Inggris telah mengikutinya, dengan tarif mulai dari yang terendah €0,09 per metrik ton di Polandia hingga lebih dari €100 di Swedia.

Di Asia Tenggara, Singapura adalah negara pertama yang mengenakan pajak karbon. Tarifnya Sin$5 per metrik ton. Proposal ini disetujui parlemen pada 20 Maret 2018 dan efektif mulai 1 Januari 2019. Sementara itu, Filipina dan Indonesia baru berencana mengenakan pajak karbon.

Memang, di tahun kedua pandemi Covid-19 ini wacana penerapan pajak karbon kembali pasang. Maklum, pandemi telah memberikan tekanan besar pada sisi penerimaan pajak bagi hampir seluruh negara di dunia. Harus ada basis dan jenis pajak baru untuk memulihkan tekanan tersebut.

Baca Juga: Pajak Karbon dalam Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim

Akhir Januari lalu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan bertajuk Taxing Energy Use for Sustainable Development. Laporan riset ini berisi hasil survei 15 negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Dalam riset tersebut, OECD menilai negara berkembang dapat meningkatkan penerimaan melalui pajak atas pemanfaatan bahan bakar fosil dan pemangkasan subsidi energi. Pengenaan pajak karbon misalnya, juga dinilai mampu memangkas keluaran emisi dan polusi.

OECD mencatat penerimaan pajak karbon bisa mencapai 1% dari produk domestik bruto. “Dari 15 negara, ditemukan skema pengenaan pajak karbon yang baik ternyata mampu memperkuat potensi dan mobilisasi penerimaan domestik,” tulis OECD, Selasa (26/1/2021).

Baca Juga: Menyambut Desentralisasi Fiskal 2.0

Lalu akhir Maret, terbit riset sejenis dari International Monetary Fund (IMF). Judulnya Fiscal Policies to Address Climate Change in Asia and the Pacific. Riset ini menganalisis bagaimana kebijakan fiskal dapat mengatasi tantangan perubahan iklim di Asia dan Pasifik.

Dalam riset ini, para peneliti IMF menguraikan bagaimana pembuat kebijakan dapat mendorong mitigasi, adaptasi, dan transisi ke ekonomi rendah karbon, dengan menekankan implikasi ekonomi dan sosial dari reformasi, potensi trade-off kebijakan, dan keadaan negara.

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul rencana Uni Eropa menerapkan carbon border adjustment mechanism Juli nanti. Mekanisme ini meminta mitra Uni Eropa memangkas emisi karbon sebelum menjual barang. Rencana ini membuat China, Brazil, India, dan Afrika Selatan keberatan.

Baca Juga: Isu Pajak Panaskan Pemilu, Saling Adu Ide Keringanan Pajak

Dari Washington, Gedung Putih ingin mengenakan tambahan biaya impor dari negara yang tidak mengenakan pajak lingkungan. “Kami ingin semua negara menurunkan emisi karbon dan membayar biaya dalam memitigasi krisis iklim global,” kata Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim John Kerry.

Terlihat, dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 yang menggerus ekonomi dan penerimaan negara, muncul semacam kesadaran baru pengenaan pajak karbon. Di satu pihak, pajak karbon menambah penerimaan, tetapi di lain pihak juga memperbaiki kualitas lingkungan.

Kita di Indonesia masih menunggu draf legal UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang salah satu unsur baru di dalamnya pengenaan pajak karbon. Tentu, ada hal yang perlu diperhatikan, misalnya objek pajak karbon dan tingkat earmarking tax untuk pengurangan polusi.

Baca Juga: Sri Mulyani: Penerapan Pajak Karbon Memperhatikan Kesiapan Dunia Usaha

Di Filipina, objek pajak karbon menjadi polemik karena regulator bidang listrik menolaknya dengan alasan belum siap mengingat pajak karbon berpotensi menyebabkan usaha kelistrikan Filipina menjadi tidak kompetitif. Apalagi, kebutuhan pemenuhan listrik di Filipina masih sangat tinggi.

Belajar dari situasi itu, ada baiknya pemerintah tidak perlu tergesa-gesa, terutama dalam menetapkan tarif pajak karbon. Pemerintah bisa memetakan terlebih dahulu sektor sasaran, lalu skema pemungutan, basis pajak atau dasar pengenaan pajak, dan terakhir baru membahas tarif. Mari kita tunggu.

Baca Juga: Pajak Karbon Bisa Jadi Insentif dan Disinsentif untuk Pelaku Usaha
Topik : tajuk pajak, pajak karbon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 26 Mei 2021 | 21:37 WIB
pajak karbon merupakan alternatif potensial bagi indonesia untuk memperoleh penerimaan. mengingat pula, saat ini indonesia sedang bangkit dari masa-masa sulit karena pandemi. disamping itu, pajak yang berorientasi pada mitigasi perubahaan iklim, menjadi instrumen untuk melindungi keberlangsungan lin ... Baca lebih lanjut

Henry Dharmawan

Rabu, 26 Mei 2021 | 18:54 WIB
Penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia memang dibutuhkan riset lebih lanjut bagaimana implementasinya di negara lain seperti kawasan Eropa. Kemudian dikaji bagaimana implementasi yang sekiranya dapat diadaptasi di Indonesia.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PAJAK KARBON

Penjelasan Arcandra Tahar Soal Plus Minus Penerapan Pajak Karbon

Jum'at, 13 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Beda Pajak Karbon dan Dagang Karbon, Ini Kata Arcandra Tahar

Jum'at, 13 Agustus 2021 | 10:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menakar Komposisi Pajak Lingkungan

Kamis, 12 Agustus 2021 | 19:30 WIB
PAJAK KARBON

Komisi XI DPR Sebut Pajak Karbon Masih Jadi Perdebatan di Tiap Fraksi

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

Sabtu, 18 September 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Diskon PPnBM Mobil Baru Terbukti Pulihkan Sektor Otomotif