Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 21 September 2018 | 16:45 WIB
VIETNAM
Jum'at, 21 September 2018 | 16:07 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 21 September 2018 | 15:54 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
 
Review
Jum'at, 21 September 2018 | 20:00 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Senin, 17 September 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Kamis, 13 September 2018 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 September 2018 | 18:38 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PAPUA NUGINI
Senin, 03 September 2018 | 15:16 WIB
IBNU KHALDUN:
 
Data & alat
Rabu, 19 September 2018 | 10:42 WIB
KURS PAJAK 19-25 SEPTEMBER 2018
Rabu, 12 September 2018 | 08:58 WIB
KURS PAJAK 12-18 SEPTEMBER 2018
Rabu, 05 September 2018 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 5-11 SEPTEMBER 2018
 
Komunitas
Jum'at, 21 September 2018 | 16:22 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Kamis, 20 September 2018 | 19:03 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Rabu, 19 September 2018 | 19:34 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
 
Reportase

Bersiap Lagi Kencangkan Ikat Pinggang

0

JAKARTA, DDTCNews — Berita rencana pemangkasan belanja tahap II guna mengantisipasi shortfall pajak tersebar di  sejumlah media cetak nasional, Kamis (19/5). Ada pula kekhawatiran tentang ekonomi global yang belum membaik yang menggerus penerimaan, sehingga ikat pinggang perlu kembali dikencangkan.

Selain itu, berita tax amnesty masih menyedot perhatian. Kali ini, Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro akhirnya mengomentari usulan kenaikan tarif tebusan. Apakah pernyataan Menkeu itu efektif meredam desakan sejumlah kalangan untuk menaikan tarif tebusan itu? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Khawatir Shortfall, Pemerintah Siapkan Pemangkasan Belanja Tahap II

Pemangkasan anggaran belanja tahap II dilakukan dengan pertimbangan perkembangan ekonomi global yang belum membaik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Tax Holiday akan Diperluas Hingga Sektor Jasa
  • DPR Prioritaskan RUU Tax Amnesty

Pada masa sidang ke-V 2016, DPR akan memutuskan RUU Tax Amnesty pada rapat paripurna 14 Juni 2016.

  • Tebusan Bertarif 2-3 Persen

Menkeu berpendapat pengenaan tarif tebusan tax amnesty sebaiknya disederhanakan, 4-6% untuk pengajuan koreksi pajak normal dan 2-3% untuk yang melakukan repatriasi modal.

  • Return Obligasi Indonesia Terbaik di Asia

Obligasi Indonesia berbasis dolar AS membagikan keuntungan sekitar 12,1%, ini yang tertinggi di Asia. Inflasi rendah dan tingginya yield jadi daya tarik obligasi Indonesia.

Baca Juga: DJP Bisa Suspend PKP yang Terbitkan Faktur Fiktif
  • BI Pertahankan Bunga Acuan 6,75%

Perubahan suku bunga acuan (BI Rate) baru akan dilakukan BI bersamaan dengan pergantian instrumen acuan suku bunga menjadi BI seven day reverse repo rate pada Agustus 2016.

  • Sinkronisasi Kebijakan Impor Miras

Menekan maraknya impor miras, pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan impor miras melalui tarif bea masuk MFN (Most Favourable Nation) dan tarif bea cukai.

  • Ditjen Pajak Desak Percepatan RPM Layanan Aplikasi

DJP mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang penyediaan Layanan Aplikasi berbasis Internet agar seluruh pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib bayar pajak.

Baca Juga: Kadin Minta Beleid PPh Impor Dikaji Ulang
  • Ekonomi Jepang Melesat

Perekonomian Jepang kuartal I tumbuh dengan laju tercepat dalam setahun karena peningkatan konsumsi. Jepang merilis data PDB yang naik 1,7% sepanjang Januari-Maret 2016, melampaui perkiraan rata-rata pasar 0,2% dan rebound 1,7% dai kontraksi para  kuartal sebelumnya.

  • Menjaga Keyakinan Pasar

Kenaikan suku bunga Bank Sentral AS diyakini akan terjadi 3 kali sepanjang 2016. Kondisi pasar dan perekonomian AS cukup mendukung dan akan meringankan beban bank sentral untuk melakukan pengetatan moneter. (Bsi)

Baca Juga: Genjot Ekspor Jasa dengan Instrumen PPN
  • Khawatir Shortfall, Pemerintah Siapkan Pemangkasan Belanja Tahap II

Pemangkasan anggaran belanja tahap II dilakukan dengan pertimbangan perkembangan ekonomi global yang belum membaik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Tax Holiday akan Diperluas Hingga Sektor Jasa
  • DPR Prioritaskan RUU Tax Amnesty

Pada masa sidang ke-V 2016, DPR akan memutuskan RUU Tax Amnesty pada rapat paripurna 14 Juni 2016.

  • Tebusan Bertarif 2-3 Persen

Menkeu berpendapat pengenaan tarif tebusan tax amnesty sebaiknya disederhanakan, 4-6% untuk pengajuan koreksi pajak normal dan 2-3% untuk yang melakukan repatriasi modal.

  • Return Obligasi Indonesia Terbaik di Asia

Obligasi Indonesia berbasis dolar AS membagikan keuntungan sekitar 12,1%, ini yang tertinggi di Asia. Inflasi rendah dan tingginya yield jadi daya tarik obligasi Indonesia.

Baca Juga: DJP Bisa Suspend PKP yang Terbitkan Faktur Fiktif
  • BI Pertahankan Bunga Acuan 6,75%

Perubahan suku bunga acuan (BI Rate) baru akan dilakukan BI bersamaan dengan pergantian instrumen acuan suku bunga menjadi BI seven day reverse repo rate pada Agustus 2016.

  • Sinkronisasi Kebijakan Impor Miras

Menekan maraknya impor miras, pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan impor miras melalui tarif bea masuk MFN (Most Favourable Nation) dan tarif bea cukai.

  • Ditjen Pajak Desak Percepatan RPM Layanan Aplikasi

DJP mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang penyediaan Layanan Aplikasi berbasis Internet agar seluruh pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib bayar pajak.

Baca Juga: Kadin Minta Beleid PPh Impor Dikaji Ulang
  • Ekonomi Jepang Melesat

Perekonomian Jepang kuartal I tumbuh dengan laju tercepat dalam setahun karena peningkatan konsumsi. Jepang merilis data PDB yang naik 1,7% sepanjang Januari-Maret 2016, melampaui perkiraan rata-rata pasar 0,2% dan rebound 1,7% dai kontraksi para  kuartal sebelumnya.

  • Menjaga Keyakinan Pasar

Kenaikan suku bunga Bank Sentral AS diyakini akan terjadi 3 kali sepanjang 2016. Kondisi pasar dan perekonomian AS cukup mendukung dan akan meringankan beban bank sentral untuk melakukan pengetatan moneter. (Bsi)

Baca Juga: Genjot Ekspor Jasa dengan Instrumen PPN
Topik : berita pajak hari ini, berita ekonomi hari ini, penerimaan pajak
artikel terkait
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Kamis, 20 September 2018 | 13:43 WIB
KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
berita pilihan
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP
Rabu, 14 Desember 2016 | 14:18 WIB
UU PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 26 Oktober 2016 | 23:43 WIB
UU APBN 2017
0