Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Bersiap Lagi Kencangkan Ikat Pinggang

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Berita rencana pemangkasan belanja tahap II guna mengantisipasi shortfall pajak tersebar di  sejumlah media cetak nasional, Kamis (19/5). Ada pula kekhawatiran tentang ekonomi global yang belum membaik yang menggerus penerimaan, sehingga ikat pinggang perlu kembali dikencangkan.

Selain itu, berita tax amnesty masih menyedot perhatian. Kali ini, Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro akhirnya mengomentari usulan kenaikan tarif tebusan. Apakah pernyataan Menkeu itu efektif meredam desakan sejumlah kalangan untuk menaikan tarif tebusan itu? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Khawatir Shortfall, Pemerintah Siapkan Pemangkasan Belanja Tahap II

Pemangkasan anggaran belanja tahap II dilakukan dengan pertimbangan perkembangan ekonomi global yang belum membaik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat
  • DPR Prioritaskan RUU Tax Amnesty

Pada masa sidang ke-V 2016, DPR akan memutuskan RUU Tax Amnesty pada rapat paripurna 14 Juni 2016.

  • Tebusan Bertarif 2-3 Persen

Menkeu berpendapat pengenaan tarif tebusan tax amnesty sebaiknya disederhanakan, 4-6% untuk pengajuan koreksi pajak normal dan 2-3% untuk yang melakukan repatriasi modal.

  • Return Obligasi Indonesia Terbaik di Asia

Obligasi Indonesia berbasis dolar AS membagikan keuntungan sekitar 12,1%, ini yang tertinggi di Asia. Inflasi rendah dan tingginya yield jadi daya tarik obligasi Indonesia.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI
  • BI Pertahankan Bunga Acuan 6,75%

Perubahan suku bunga acuan (BI Rate) baru akan dilakukan BI bersamaan dengan pergantian instrumen acuan suku bunga menjadi BI seven day reverse repo rate pada Agustus 2016.

  • Sinkronisasi Kebijakan Impor Miras

Menekan maraknya impor miras, pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan impor miras melalui tarif bea masuk MFN (Most Favourable Nation) dan tarif bea cukai.

  • Ditjen Pajak Desak Percepatan RPM Layanan Aplikasi

DJP mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang penyediaan Layanan Aplikasi berbasis Internet agar seluruh pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib bayar pajak.

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Ini Jadi Andalan Kemenkeu Amankan Target Penerimaan
  • Ekonomi Jepang Melesat

Perekonomian Jepang kuartal I tumbuh dengan laju tercepat dalam setahun karena peningkatan konsumsi. Jepang merilis data PDB yang naik 1,7% sepanjang Januari-Maret 2016, melampaui perkiraan rata-rata pasar 0,2% dan rebound 1,7% dai kontraksi para  kuartal sebelumnya.

  • Menjaga Keyakinan Pasar

Kenaikan suku bunga Bank Sentral AS diyakini akan terjadi 3 kali sepanjang 2016. Kondisi pasar dan perekonomian AS cukup mendukung dan akan meringankan beban bank sentral untuk melakukan pengetatan moneter. (Bsi)

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak
  • Khawatir Shortfall, Pemerintah Siapkan Pemangkasan Belanja Tahap II

Pemangkasan anggaran belanja tahap II dilakukan dengan pertimbangan perkembangan ekonomi global yang belum membaik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat
  • DPR Prioritaskan RUU Tax Amnesty

Pada masa sidang ke-V 2016, DPR akan memutuskan RUU Tax Amnesty pada rapat paripurna 14 Juni 2016.

  • Tebusan Bertarif 2-3 Persen

Menkeu berpendapat pengenaan tarif tebusan tax amnesty sebaiknya disederhanakan, 4-6% untuk pengajuan koreksi pajak normal dan 2-3% untuk yang melakukan repatriasi modal.

  • Return Obligasi Indonesia Terbaik di Asia

Obligasi Indonesia berbasis dolar AS membagikan keuntungan sekitar 12,1%, ini yang tertinggi di Asia. Inflasi rendah dan tingginya yield jadi daya tarik obligasi Indonesia.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI
  • BI Pertahankan Bunga Acuan 6,75%

Perubahan suku bunga acuan (BI Rate) baru akan dilakukan BI bersamaan dengan pergantian instrumen acuan suku bunga menjadi BI seven day reverse repo rate pada Agustus 2016.

  • Sinkronisasi Kebijakan Impor Miras

Menekan maraknya impor miras, pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan impor miras melalui tarif bea masuk MFN (Most Favourable Nation) dan tarif bea cukai.

  • Ditjen Pajak Desak Percepatan RPM Layanan Aplikasi

DJP mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang penyediaan Layanan Aplikasi berbasis Internet agar seluruh pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib bayar pajak.

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Ini Jadi Andalan Kemenkeu Amankan Target Penerimaan
  • Ekonomi Jepang Melesat

Perekonomian Jepang kuartal I tumbuh dengan laju tercepat dalam setahun karena peningkatan konsumsi. Jepang merilis data PDB yang naik 1,7% sepanjang Januari-Maret 2016, melampaui perkiraan rata-rata pasar 0,2% dan rebound 1,7% dai kontraksi para  kuartal sebelumnya.

  • Menjaga Keyakinan Pasar

Kenaikan suku bunga Bank Sentral AS diyakini akan terjadi 3 kali sepanjang 2016. Kondisi pasar dan perekonomian AS cukup mendukung dan akan meringankan beban bank sentral untuk melakukan pengetatan moneter. (Bsi)

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak
Topik : berita pajak hari ini, berita ekonomi hari ini, penerimaan pajak
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI