BERITA PAJAK HARI INI

Bersiap Lagi Kencangkan Ikat Pinggang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 19 Mei 2016 | 15:12 WIB
Bersiap Lagi Kencangkan Ikat Pinggang

JAKARTA, DDTCNews — Berita rencana pemangkasan belanja tahap II guna mengantisipasi shortfall pajak tersebar di sejumlah media cetak nasional, Kamis (19/5). Ada pula kekhawatiran tentang ekonomi global yang belum membaik yang menggerus penerimaan, sehingga ikat pinggang perlu kembali dikencangkan.

Selain itu, berita tax amnesty masih menyedot perhatian. Kali ini, Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro akhirnya mengomentari usulan kenaikan tarif tebusan. Apakah pernyataan Menkeu itu efektif meredam desakan sejumlah kalangan untuk menaikan tarif tebusan itu? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Khawatir Shortfall, Pemerintah Siapkan Pemangkasan Belanja Tahap II

Pemangkasan anggaran belanja tahap II dilakukan dengan pertimbangan perkembangan ekonomi global yang belum membaik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga:
WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak
  • DPR Prioritaskan RUU Tax Amnesty

Pada masa sidang ke-V 2016, DPR akan memutuskan RUU Tax Amnesty pada rapat paripurna 14 Juni 2016.

  • Tebusan Bertarif 2-3 Persen

Menkeu berpendapat pengenaan tarif tebusan tax amnesty sebaiknya disederhanakan, 4-6% untuk pengajuan koreksi pajak normal dan 2-3% untuk yang melakukan repatriasi modal.

  • Return Obligasi Indonesia Terbaik di Asia

Obligasi Indonesia berbasis dolar AS membagikan keuntungan sekitar 12,1%, ini yang tertinggi di Asia. Inflasi rendah dan tingginya yield jadi daya tarik obligasi Indonesia.

Baca Juga:
DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System
  • BI Pertahankan Bunga Acuan 6,75%

Perubahan suku bunga acuan (BI Rate) baru akan dilakukan BI bersamaan dengan pergantian instrumen acuan suku bunga menjadi BI seven day reverse repo rate pada Agustus 2016.

  • Sinkronisasi Kebijakan Impor Miras

Menekan maraknya impor miras, pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan impor miras melalui tarif bea masuk MFN (Most Favourable Nation) dan tarif bea cukai.

  • Ditjen Pajak Desak Percepatan RPM Layanan Aplikasi

DJP mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang penyediaan Layanan Aplikasi berbasis Internet agar seluruh pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib bayar pajak.

Baca Juga:
Perpanjang Waktu Lapor SPT? Ingat, Sampaikan Lapkeu Sementara dan SSP
  • Ekonomi Jepang Melesat

Perekonomian Jepang kuartal I tumbuh dengan laju tercepat dalam setahun karena peningkatan konsumsi. Jepang merilis data PDB yang naik 1,7% sepanjang Januari-Maret 2016, melampaui perkiraan rata-rata pasar 0,2% dan rebound 1,7% dai kontraksi para kuartal sebelumnya.

  • Menjaga Keyakinan Pasar

Kenaikan suku bunga Bank Sentral AS diyakini akan terjadi 3 kali sepanjang 2016. Kondisi pasar dan perekonomian AS cukup mendukung dan akan meringankan beban bank sentral untuk melakukan pengetatan moneter. (Bsi)


Baca :


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selasa, 23 April 2024 | 08:59 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Perpanjang Waktu Lapor SPT? Ingat, Sampaikan Lapkeu Sementara dan SSP

Senin, 22 April 2024 | 18:00 WIB KOTA BENGKULU

Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan