Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Berlaku Mulai Besok, Lapor SPT Masa PPN Pakai e-Faktur Web Based

A+
A-
130
A+
A-
130
Berlaku Mulai Besok, Lapor SPT Masa PPN Pakai e-Faktur Web Based

Ilustrasi. Tampilan depan laman web-efaktur.pajak.go.id.

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi e-faktur 3.0 secara nasional dimulai besok, Kamis (1/10/2020). Pengusaha kena pajak (PKP) wajib menggunakan e-faktur web based untuk pelaporan SPT Masa PPN. Topik tersebut masih menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (30/9/2020).

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai (PPN) melalui e-faktur web based dimulai sejak masa pajak September 2020. PKP tidak dapat menyampaikan laporan SPT Masa PPN melalui saluran lain.

“Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan skema CSV melalui DJP Online dan saluran tertentu lainnya tidak dapat dilakukan mulai masa pajak September 2020,” demikian penjelasan DJP dalam laman resminya.

Baca Juga: PPN Final pada UU HPP Hanya Penyempurnaan Aturan, Simak Penjelasan DJP

Selain mengenai implementasi e-faktur 3.0 secara nasional, ada pula bahasan terkait dengan pengesahan APBN 2021 oleh DPR. Kemudian, pengesahan revisi Undang-Undang Bea Meterai juga menjadi salah satu bahasan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pelaporan dan Pembetulan SPT Masa Pajak Sebelum September 2020

Jika ingin melakukan pelaporan atau pembetulan SPT Masa PPN untuk masa pajak sebelum September 2020, PKP dapat melakukan posting SPT pada aplikasi e-faktur 3.0 kemudian melaporkan comma separated value (CSV) melalui DJP Online. Simak Kamus Pajak ‘Apa Itu Data CSV?’.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

“Pembetulan untuk masa pajak sebelum berlakunya e-faktur 3.0 dilakukan tetap di aplikasi e-faktur 3.0 dengan mekanisme lapor melalui CSV ke DJP Online,” tulis DJP.

DJP juga kembali menegaskan PKP yang telah melakukan instalasi e-faktur 3.0 tidak dapat kembali menggunakan e-faktur 2.2. Otoritas pajak juga berencana menutup aplikasi e-faktur 2.2 pada 5 Oktober 2020. Simak artikel ‘Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0’. (DDTCNews)

  • Selisih Data Pajak Masukan Saat Lapor SPT

Saat e-faktur 3.0 diimplementasikan secara nasional, PKP harus melaporkan SPT Masa PPN melalui e-faktur web based. Ada fitur prepopulated pajak masukan dan SPT yang bisa digunakan. Namun demikian, PKP tetap bisa melakukan rekonsiliasi data jika terdapat selisih data pajak masukan.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

“Silakan lakukan rekonsiliasi data yang ada di e-faktur web based dengan data internal Anda (atau data lampiran hasil posting pada e-faktur client desktop),” demikian pernyataan DJP dalam laman resminya. Simak artikel ‘Ada Selisih Data PM Saat Lapor SPT di e-Faktur Web Based? Ini Kata DJP’. (DDTCNews)

  • Konsolidasi Fiskal Dimulai Tahun Depan

Otoritas menyatakan konsolidasi fiskal mulai dilakukan pada tahun depan setelah APBN 2021 disepakati DPR dan pemerintah dengan patokan defisit anggaran sebesar 5,70% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran dalam APBN 2021 ditetapkan senilai Rp1.006,4 triliun atau 5,70% PDB. Defisit tersebut lebih rendah dari patokan tahun ini dalam Perpres 72/2020 senilai Rp1.039,2 triliun atau 6,34% PDB.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Dalam APBN 2021, target penerimaan perpajakan ditetapkan senilai Rp1.444,5 triliun atau tumbuh 2,9% dibandingkan target tahun ini dalam Perpres 72/2020 senilai Rp1.404,5 triliun. Simak artikel ‘Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal Dimulai, Ini Postur APBN 2021’.

Dari nilai tersebut, target penerimaan pajak dipatok senilai Rp1.229,6 triliun atau tumbuh sekitar 2,6% dari target dalam Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Kemudian, target kepabeanan dan cukai ditetapkan senilai Rp215,0 triliun atau naik 4,5% dibandingkan target tahun ini Rp205,7 triliun. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

  • Revisi UU Bea Meterai

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Bea Meterai menjadi undang-undang. Payung hukum yang rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2020 ini memuat beberapa perubahan, salah satunya terkait dengan tarif yang sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi tarif tunggal Rp10.000.

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi UU Bea Meterai tersebut sudah sangat dibutuhkan seiring dengan perubahan di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi dalam 3 dekade terakhir. Perubahan ini juga untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

  • World Bank Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia

World Bank kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini pada kisaran -1,6% hingga -2,0% dari sebelumnya 0% seiring dengan tekanan ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi virus Corona.

Kepala Ekonom World Bank untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan Corona menyebabkan dampak yang berat di negara-negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Menurutnya, kontraksi ekonomi tersebut terlihat dari berbagai sektor. Simak pula artikel ‘Basis Pajak Susut, World Bank Hitung Utang Asia Timur-Pasifik Naik’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Baca Juga: Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN
  • Respons Kemenkeu atas Putusan MK

Kementerian Keuangan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dilakukan oleh hakim internal. Menteri Keuangan, sesuai dengan putusan itu, hanya menjalankan fungsi administratif.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan Kementerian Keuangan akan melaksanakan putusan MK tersebut dengan sebaik-baiknya. Simak artikel ‘Putusan MK: Menkeu Tak Punya Otoritas Tentukan Ketua Pengadilan Pajak’.

"Kementerian Keuangan akan terus bekerja dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi dalam melakukan pembinaan administrasi, organisasi, dan keuangan Pengadilan Pajak," kata Puspa. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, e-Faktur, e-Faktur 3.0, SPT, PPN, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim