Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Putusan MK: Menkeu Tak Punya Otoritas Tentukan Ketua Pengadilan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Putusan MK: Menkeu Tak Punya Otoritas Tentukan Ketua Pengadilan Pajak

Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi atas Pasal 8 ayat (2) UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dipilih oleh internal hakim tanpa keterlibatan menteri keuangan. Menteri keuangan hanya akan menjalankan fungsi adminsitratif.

Pasal 8 ayat 2 UU Pengadilan Pajak, yang menyatakan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh presiden dari para hakim Pengadilan Pajak yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA), dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

"Pasal 8 ayat 2 ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden yang dipilih dari dan dan oleh para hakim yang selanjutnya diusulkan melalui menteri dengan persetujuan ketua MA untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun',” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan, Senin (28/9/2020).

Baca Juga: Tax Holiday bagi Wajib Pajak yang Mendapat Penugasan Pemerintah

Permohonan uji materi atas Pasal 8 ayat (2) UU No. 14/2002 diajukan oleh 3 hakim Pengadilan Pajak, yakni Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto dan Redno Sri Rezeki. Ketiga pemohonan meminta kepada MK melalui petitumnya agar frasa 'dari para hakim' dan frasa 'diusulkan oleh menteri' harus dimaknai sebagai ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun.

Pemohon secara umum menghendaki agar tidak boleh ada keterlibatan menteri keuangan dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak. Lebih lanjut, masa jabatan ketua dan wakil ketua perlu dibatasi hanya 1 kali masa jabatan selama 5 tahun.

Anggota MK Suhartoyo menyatakan permohonan mengenai frasa 'dari para hakim' beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan mengenai frasa 'diusulkan oleh menteri' dinilai oleh MK tidak beralasan menurut hukum dan MK pun memaknai frasa tersebut sebagai 'diusulkan melalui menteri'.

Baca Juga: Duh, Utang Pemerintah Naik Jadi 38,68% PDB

Dengan ini, keterlibatan menteri keuangan dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak ke depan hanya bersifat administratif, yakni menindaklanjuti hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak untuk diteruskan kepada presiden dan disetujui oleh Mahkamah Agung.

Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak harus dilepaskan dari keterlibatan menteri keuangan agar para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas, dan leadership dari calon pemimpinnya.

“Serta dari hasil pilihannya tersebut, para hakim dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya," ujar Suhartoyo.

Baca Juga: Soal Kerja Sama Investor dengan UMKM, Ini Harapan Jokowi

Terkait dengan pemberhentian ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat, peranan Menteri Keuangan dengan sendirinya juga hanya bersifat administratif saja.

Lebih lanjut, pembatasan masa jabatan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak menjadi 1 kali masa jabatan selama 5 tahun dinilai penting untuk menghindarkan timbulnya otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu organisasi.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam hal ini pimpinan pengadilan pajak yakni ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak sangat penting diberikan batasan masa jabatan atau periodisasi untuk menghindari terjadinya kekhawatiran sebagaimana pertimbangan mahkamah tersebut," ujar Suhartoyo. (kaw)

Baca Juga: Genjot Pendapatan Daerah, Pemkot Teken MoU dengan Gojek

Topik : Mahkamah Konstitusi, MK, pengadilan pajak, ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, menkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Januari 2021 | 10:00 WIB
PMK 226/2020
Kamis, 14 Januari 2021 | 09:01 WIB
PMK 226/2020
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:00 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 16:36 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Senin, 18 Januari 2021 | 21:45 WIB
RUST CONFERENCE 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 18:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 18:04 WIB
KABUPATEN KUDUS
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:48 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK