BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto tak bersedia memperlebar defisit anggaran dalam rangka merespons tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak global.
Prabowo berpandangan pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran untuk mencegah pelebaran defisit anggaran. Bahkan, dia berpandangan APBN seharusnya tidak memiliki defisit.
"Kita harus mengupayakan penghematan. Saya percaya dalam 2-3 tahun kita akan sangat, tapi kita tetap harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita adalah kalau bisa tidak punya defisit, sasaran kita adalah balance budget," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).
Prabowo menekankan kini pemerintah masih menghadapi masalah kebocoran, inefisiensi, underinvoicing, dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki ruang untuk menempuh langkah efisiensi.
"Dulu kita Covid-19 berhasil, kita mampu bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpama berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, ini mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," ujar Prabowo.
Prabowo pun berpandangan Indonesia perlu mencontoh langkah Pakistan dalam merespons krisis energi global kali ini. Menurut Prabowo, kini Pakistan telah menerapkan WFH, memotong hari kerja menjadi 4 hari, dan mengurangi gaji pejabat.
Tak hanya itu, Pakistan juga telah memangkas kuota BBM untuk semua kementerian dan menghentikan kunjungan ke luar negeri. Hasil penghematan tersebut digunakan untuk membantu kelompok rentan.
"Kita walaupun merasa aman, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita berharap skenario terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang," ujar Prabowo.
Sebagai informasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan defisit anggaran sulit ditahan pada level di bawah 3% dari PDB bila perang di Timur Tengah terus berlanjut.
Menurut Airlangga, bila perang berlanjut selama 5 bulan dan harga rata-rata Indonesia crude price (ICP) menyentuh US$90 per barel, defisit anggaran bisa menyentuh 3,18% dari PDB.
Kemudian bila perang berlangsung selama 6 bulan dan harga rata-rata ICP mencapai US$97 per barel pada 2026, defisit anggaran bakal mencapai 3,53% dari PDB.
Terakhir, bila perang berlangsung selama 10 bulan ke depan dan harga rata-rata ICP pada tahun ini mencapai US$115 per barel, defisit anggaran bakal menyentuh 4,06% dari PDB.
"Artinya, dengan berbagai skenario, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," ujar Airlangga.
Oleh karena itu, Airlangga mengusulkan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang memungkinkan pemerintah untuk memperlebar defisit anggaran ke level di atas 3% dari PDB. (dik)
