BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas APBN di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Said mengatakan penguatan fondasi fiskal perlu dilakukan secara bersama-sama agar perekonomian nasional tetap terjaga. Menurutnya, berbagai dinamika global seperti gejolak pasar keuangan dan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia.
Meski demikian, dia menilai kondisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang relatif aman. "Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga," katanya, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).
Said menyebut ada setidaknya 4 langkah yang bisa ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal. Pertama, pemerintah melakukan penajaman program prioritas yang bersifat mendesak.
Program yang memang sangat dibutuhkan masyarakat harus tetap dilanjutkan agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun agenda pembangunan nasional.
Kedua, program yang bersifat prioritas tetapi tidak terlalu mendesak dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi global.
Ketiga, pemerintah melakukan penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Dia menilai masih terdapat tingkat kesalahan penyaluran subsidi yang cukup tinggi, baik dari sisi penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum terjangkau.
"Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi sehingga perlu dilakukan penajaman agar benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Keempat, Said mendorong pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM, khususnya sektor mikro, dapat membantu menggerakkan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan defisit anggaran sulit ditahan pada level di bawah 3% dari PDB bila perang di Timur Tengah terus berlanjut. Dalam skenario terburuk, yakni perang berlangsung selama 10 bulan ke depan dan harga rata-rata ICP pada tahun ini mencapai US$115 per barel, defisit anggaran bakal menyentuh 4,06% dari PDB. (dik)
