BERITA PAJAK HARI INI

2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 September 2020 | 08:00 WIB
2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi e-faktur 3.0 secara nasional akan berlaku untuk masa pajak September 2020. Aplikasi e-faktur 2.2 akan segera ditutup. Topik mengenai e-faktur 3.0 masih menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (29/9/2020).

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.2 wajib beralih ke e-faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020. Dengan demikian, sekitar 2 hari lagi, PKP harus melakukan update e-faktur. Simak artikel ‘Cara Update E-Faktur Versi 3.0’.

“Implementasi secara nasional akan dilakukan pada 1 Oktober 2020 untuk masa pajak September 2020,” tulis DJP dalam laman resminya.

Baca Juga:
Jelang Debat Capres, KPU Larang Pendukung Bawa Alat Peraga Kampanye

DJP menegaskan tidak akan ada keputusan dirjen pajak baru yang diterbitkan kepada PKP terkait dengan implementasi nasional e-faktur 3.0. Beleid yang berlaku adalah KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Selain mengenai implementasi e-faktur 3.0, ada pula bahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi atas Pasal 8 ayat (2) UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dipilih oleh internal hakim tanpa keterlibatan menteri keuangan. Menteri keuangan hanya akan menjalankan fungsi adminsitratif.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga:
Debat Pilpres 2024, KPU: Interaksi Antar Capres-Cawapres Lebih Banyak
  • Rencana Penutupan Aplikasi e-Faktur 2.2

Setelah e-faktur 3.0 diimplementasikan secara nasional, DJP berencana menutup aplikasi e-faktur 2.2 pekan depan.

“Setiap ada perubahan atau update versi aplikasi e-faktur, Anda tidak dapat menggunakan aplikasi versi yang lama kembali. Aplikasi e-faktur versi 2.2 rencananya akan ditutup pada 5 Oktober 2020,” demikian penjelasan DJP. (DDTCNews)

  • Langkah yang Harus Ditempuh PKP Baru

DJP menegaskan aplikasi e-faktur 3.0, yang tersedia pada https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi, merupakan patch update yang harus ditambahkan pada aplikasi e-faktur sebelumnya. Oleh karena itu, PKP baru harus melakukan beberapa langkah.

Baca Juga:
DJP Hindari Tumpang Tindih Penanganan Wajib Pajak dengan Ini

Pertama, download aplikasi e-faktur 2.2 dan patch update aplikasi e-faktur 3.0. Kedua, extract aplikasi e-faktur 2.2. Ketiga, instal aplikasi e-faktur 2.2 terlebih dahulu sebelum patch update aplikasi e-faktur 3.0.

Keempat, extract patch update aplikasi e-faktur 3.0. Kelima, copy seluruh file (3 file) hasil extract patch update aplikasi e-faktur 3.0. Keenam, paste file tersebut ke aplikasi e-faktur 2.2. Ketujuh, jalankan instalasi aplikasi e-faktur. (DDTCNews)

  • Ketua Pengadilan Pajak Dipilih oleh Para Hakim, Bukan Menkeu

Pasal 8 ayat 2 UU Pengadilan Pajak, yang menyatakan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh presiden dari para hakim Pengadilan Pajak yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA), dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Baca Juga:
'Ikuti' Anies-Prabowo, Ganjar Sepakat Bentuk Lembaga Penerimaan Negara

"Pasal 8 ayat 2 ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden yang dipilih dari dan dan oleh para hakim yang selanjutnya diusulkan melalui menteri dengan persetujuan ketua MA untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun',” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Melalui PMK 134/2020, pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) atas bahan baku yang diimpor oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebanyak 33 sektor industri yang tercakup dan berhak mendapatkan bea masuk DTP. Sektor industri yang tercatat mendapatkan alokasi bea masuk DTP paling besar adalah sektor industri alat pelindung diri (APD) pakaian pelindung, yakni senilai Rp153,05 miliar. Simak artikel ‘Baru Terbit! Pemerintah Tawarkan Insentif Bea Masuk DTP’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga:
Tunggakan Pajak Dilunasi, Sertifikat Tanah WP Akhirnya Dikembalikan
  • Tata Niaga Post Border pada INSW

Pemerintah menyiapkan fasilitas penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border bagi kementerian dan lembaga (K/L) terkait melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Fasilitas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/2020 yang merupakan pelaksana amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020. Fasilitas tersebut akan disiapkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW). (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Persidangan di Pengadilan Pajak Dihentikan Sementara

Sekretariat Pengadilan Pajak mengumumkan aktivitas layanan administrasi dan tatap muka serta pelaksanaan persidangan akan dihentikan lagi untuk sementara. Penghentian dilakukan mulai 28 September 2020 hingga 2 Oktober 2020.

Baca Juga:
Data Ditjen Pajak: Pengajuan Kesepakatan Harga Transfer (APA) Naik

“Dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Pajak maka … pelaksanaan persidangan … dan layanan administrasi dan tatap muka dihentikan sementara mulai 28 September s.d. 2 Oktober 2020. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis Sekretariat Pengadilan Pajak. (DDTCNews)

  • Alokasi Insentif PPh Final DTP Diturunkan

Pemerintah merelokasi sejumlah pos belanja dalam program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang telah ditetapkan senilai Rp695,2 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan relokasi misalnya terjadi pada klaster dukungan UMKM dari Rp123,46 menjadi Rp128,21 triliun. Namun, pemerintah memangkas alokasi insentif pajak penghasilan (PPh) final DTP dari Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp1,1 triliun.

"Ini akan dilakukan evaluasi terkait perencanaannya dan akan diperbaiki atau direvisi karena penyerapannya tidak seperti yang diharapkan," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 11 Desember 2023 | 17:30 WIB PEMILU 2024

Jelang Debat Capres, KPU Larang Pendukung Bawa Alat Peraga Kampanye

Senin, 11 Desember 2023 | 16:47 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Hindari Tumpang Tindih Penanganan Wajib Pajak dengan Ini

BERITA PILIHAN
Senin, 11 Desember 2023 | 17:30 WIB PEMILU 2024

Jelang Debat Capres, KPU Larang Pendukung Bawa Alat Peraga Kampanye

Senin, 11 Desember 2023 | 16:47 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Hindari Tumpang Tindih Penanganan Wajib Pajak dengan Ini

Senin, 11 Desember 2023 | 16:08 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP

Data Ditjen Pajak: Pengajuan Kesepakatan Harga Transfer (APA) Naik

Senin, 11 Desember 2023 | 16:00 WIB APBN 2023

Jokowi Minta Realisasi Belanja 2023 Tembus 95 Persen dari Pagu

Senin, 11 Desember 2023 | 15:30 WIB PMK 68/2023

Siapa Saja Pihak yang Perlu Mengurus Izin NPPBKC? Ini Daftarnya

Senin, 11 Desember 2023 | 14:33 WIB PEMILU 2024

Anies: Kebijakan Pajak RI Harus Pertimbangkan Tren Pajak Global

Senin, 11 Desember 2023 | 14:00 WIB PMK 127/2023

Kemenkeu Cabut Aturan Fasilitas Fiskal atas Impor Vaksin Covid-19