Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0

A+
A-
44
A+
A-
44
2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi e-faktur 3.0 secara nasional akan berlaku untuk masa pajak September 2020. Aplikasi e-faktur 2.2 akan segera ditutup. Topik mengenai e-faktur 3.0 masih menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (29/9/2020).

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.2 wajib beralih ke e-faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020. Dengan demikian, sekitar 2 hari lagi, PKP harus melakukan update e-faktur. Simak artikel ‘Cara Update E-Faktur Versi 3.0’.

“Implementasi secara nasional akan dilakukan pada 1 Oktober 2020 untuk masa pajak September 2020,” tulis DJP dalam laman resminya.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

DJP menegaskan tidak akan ada keputusan dirjen pajak baru yang diterbitkan kepada PKP terkait dengan implementasi nasional e-faktur 3.0. Beleid yang berlaku adalah KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Selain mengenai implementasi e-faktur 3.0, ada pula bahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi atas Pasal 8 ayat (2) UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dipilih oleh internal hakim tanpa keterlibatan menteri keuangan. Menteri keuangan hanya akan menjalankan fungsi adminsitratif.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak
  • Rencana Penutupan Aplikasi e-Faktur 2.2

Setelah e-faktur 3.0 diimplementasikan secara nasional, DJP berencana menutup aplikasi e-faktur 2.2 pekan depan.

“Setiap ada perubahan atau update versi aplikasi e-faktur, Anda tidak dapat menggunakan aplikasi versi yang lama kembali. Aplikasi e-faktur versi 2.2 rencananya akan ditutup pada 5 Oktober 2020,” demikian penjelasan DJP. (DDTCNews)

  • Langkah yang Harus Ditempuh PKP Baru

DJP menegaskan aplikasi e-faktur 3.0, yang tersedia pada https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi, merupakan patch update yang harus ditambahkan pada aplikasi e-faktur sebelumnya. Oleh karena itu, PKP baru harus melakukan beberapa langkah.

Baca Juga: Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Pertama, download aplikasi e-faktur 2.2 dan patch update aplikasi e-faktur 3.0. Kedua, extract aplikasi e-faktur 2.2. Ketiga, instal aplikasi e-faktur 2.2 terlebih dahulu sebelum patch update aplikasi e-faktur 3.0.

Keempat, extract patch update aplikasi e-faktur 3.0. Kelima, copy seluruh file (3 file) hasil extract patch update aplikasi e-faktur 3.0. Keenam, paste file tersebut ke aplikasi e-faktur 2.2. Ketujuh, jalankan instalasi aplikasi e-faktur. (DDTCNews)

  • Ketua Pengadilan Pajak Dipilih oleh Para Hakim, Bukan Menkeu

Pasal 8 ayat 2 UU Pengadilan Pajak, yang menyatakan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh presiden dari para hakim Pengadilan Pajak yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA), dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Baca Juga: Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

"Pasal 8 ayat 2 ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden yang dipilih dari dan dan oleh para hakim yang selanjutnya diusulkan melalui menteri dengan persetujuan ketua MA untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun',” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Melalui PMK 134/2020, pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) atas bahan baku yang diimpor oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebanyak 33 sektor industri yang tercakup dan berhak mendapatkan bea masuk DTP. Sektor industri yang tercatat mendapatkan alokasi bea masuk DTP paling besar adalah sektor industri alat pelindung diri (APD) pakaian pelindung, yakni senilai Rp153,05 miliar. Simak artikel ‘Baru Terbit! Pemerintah Tawarkan Insentif Bea Masuk DTP’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: 4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19
  • Tata Niaga Post Border pada INSW

Pemerintah menyiapkan fasilitas penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border bagi kementerian dan lembaga (K/L) terkait melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Fasilitas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/2020 yang merupakan pelaksana amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020. Fasilitas tersebut akan disiapkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW). (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Persidangan di Pengadilan Pajak Dihentikan Sementara

Sekretariat Pengadilan Pajak mengumumkan aktivitas layanan administrasi dan tatap muka serta pelaksanaan persidangan akan dihentikan lagi untuk sementara. Penghentian dilakukan mulai 28 September 2020 hingga 2 Oktober 2020.

Baca Juga: Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

“Dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Pajak maka … pelaksanaan persidangan … dan layanan administrasi dan tatap muka dihentikan sementara mulai 28 September s.d. 2 Oktober 2020. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis Sekretariat Pengadilan Pajak. (DDTCNews)

  • Alokasi Insentif PPh Final DTP Diturunkan

Pemerintah merelokasi sejumlah pos belanja dalam program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang telah ditetapkan senilai Rp695,2 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan relokasi misalnya terjadi pada klaster dukungan UMKM dari Rp123,46 menjadi Rp128,21 triliun. Namun, pemerintah memangkas alokasi insentif pajak penghasilan (PPh) final DTP dari Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp1,1 triliun.

Baca Juga: 'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

"Ini akan dilakukan evaluasi terkait perencanaannya dan akan diperbaiki atau direvisi karena penyerapannya tidak seperti yang diharapkan," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, e-Faktur, e-Faktur 3.0, e-Faktur 2.2, SPT, PPN, Ditjen Pajak, D

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu