JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu membuat gambaran proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan anggaran di tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak sesuai rencana.
“Kita lakukan pemetaan untuk melihat siapa melakukan apa, termasuk proses-proses politiknya,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, selama ini, perubahan program-program di luar rencana memengaruhi anggaran secara signifikan. Oleh karena itu, hal ini harus dibatasi.
"Saya merasa kita perlu membatasi K/L mengubah-ubah anggaran untuk program-program yang telah direncanakan. Karena selama ini kebebasan itu telah menciptakan loophole terhadap perencanaan dan penganggaran," jelasnya.
Pada sesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai perlu ada pengendalian pada masing-masing K/L agar tidak terjadi deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program atau kegiatan.
Menurutnya, baik Menkeu dan Menteri PPN sepakat untuk membuat sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel di masa-masa mendatang. (Amu)