BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti kinerja penyerapan anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang belum optimal.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menilai terdapat kesenjangan realisasi belanja di antara K/L sehingga memengaruhi kinerja belanja negara secara keseluruhan. Meski demikian, dia mengeklaim tidak ada masalah dalam pencairan belanja K/L.
"Sebenarnya enggak ada masalah [belanja K/L] karena ini kan sesuatu yang berjalan secara reguler. Cuma biasanya kecepatan belanja dari K/L-nya yang ada gap," ujarnya dalam diskusi di Kantor Kemenkeu, Jumat (3/10/2025).
Selain ada perbedaan kemampuan dalam menyerap anggaran, Astera mengatakan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pada awal tahun juga berdampak pada rencana belanja K/L. Akibatnya, tiap K/L harus menyusun ulang perencanaan sekaligus pembagian pos belanja ketika alokasi pagunya dipotong.
Astera mendorong K/L segera merealisasikan belanjanya dalam waktu yang hanya tersisa 3 bulan. Dia pun optimistis K/L mampu menyerap anggarannya dengan maksimal saat tutup buku.
Saat ini, ada 12 K/L dengan realisasi belanja sudah menyentuh 80%.
"Mereka melakukan perencanaan ulang, mana yang prioritas dan bukan, sehingga schedule mereka agak mundur. Baru mereka meneken kontrak dan lain-lain, sehingga [belanja] di 2025 ini agak mundur," katanya.
Kemenkeu mencatat realisasi belanja seluruh K/L hingga Agustus 2025 baru senilai Rp686 triliun atau 59,1% dari pagu Rp1.160,1 triliun. Bila dibandingkan dengan outlook 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp1.275,6 triliun, realisasi belanja K/L ini baru sebesar 53,7%.
Dalam APBN 2025, ada 10 K/L dengan pagu terbesar, yaitu Kementerian Pertahanan Rp166,26 triliun, disusul Polri Rp126,62 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp110,95 triliun, Kementerian Kesehatan Rp105,65 triliun, dan Kementerian Sosial Rp79,59 triliun.
Kemudian, Kementerian Agama memiliki pagu Rp78,6 triliun, Badan Gizi Nasional (BGN) Rp71 triliun, Kemendiktisaintek Rp57,68 triliun, Kemenkeu Rp53,2 triliun, dan Kemendikdasmen Rp33,55 triliun. (dik)
