BERITA TERKINI
Pemilik Bintang Racing Team Tomy Huang mengecas sepeda motor matik BBM yang sudah dikonversi menjadi kendaraan listrik di Bintang Racing Team (BRT), Sentul, Kabupaten Bogor, Jabar, Kamis (22/12/2022). ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc.
Â
JAKARTA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah untuk memberikan insentif guna mengakselerasi investasi pada sektor energi baru dan terbarukan (EBT).
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan insentif masih diperlukan agar investasi EBT lebih kompetitif bila dibandingkan dengan investasi pada sektor energi fosil.
"Pemberian insentif seperti pajak dan tarif juga penting untuk mengakselerasi pemberdayaan EBT di Indonesia, dengan membuat EBT kompetitif dibandingkan dengan energi fosil dan membentuk pasar yang menarik bagi investor," kata Arsjad, dikutip Senin (26/12/2022).
Secara khusus, insentif masih diperlukan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik di masyarakat. Arsjad mengatakan adopsi kendaraan listrik merupakan bagian penting dari transisi menuju ekonomi hijau dan pencapaian target net zero emission (NZE).
Saat ini, penjualan mobil listrik tercatat melonjak dari hanya 131 unit pada Juli 2022 menjadi 1.965 unit pada November 2022. Insentif diperlukan untuk memenuhi target 2 juta kendaraan listrik pada 2025 sesuai dengan Perpres 55/2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.
"Perusahaan industri KBL berbasis baterai bermerek nasional ... yang membangun fasilitas manufaktur dan perakitan KBL berbasis baterai di Indonesia dapat diberikan fasilitas tambahan," bunyi Pasal 15 Perpres 55/2019.
Selain insentif, Arsjad juga meminta kepada pemerintah untuk menciptakan iklim regulasi yang lebih kondusif agar energi terbarukan dapat dengan mudah diakses oleh industri. "Kalau semakin sulit diakses, harganya akan mahal dan daya serap masyarakat akan rendah," ujar Arsjad.
Selanjutnya, pelaku industri juga masih dihadapkan dengan kendala dari sisi pendanaan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan swasta agar kedua tantangan dapat direspons. (sap)
