[Academy] EB_IC PI 2026
[News] Lomba Artikel Pajak 2026
[Academy] SP2DK Agustus 2026
[DDTCNews] Survei 2026
[Perpajakan] Banner Update Notifikasi 2026
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Sebut DSI Hanya Memproses Ekspor, Bukan Eksportir Tunggal

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 11.45 WIB
Prabowo Sebut DSI Hanya Memproses Ekspor, Bukan Eksportir Tunggal
<p>Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026).</p>

JAKARTA, DDTCNews — Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hanya akan berperan sebagai pihak yang turut memproses ekspor komoditas strategis.

Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026, Prabowo mengatakan bahwa PT DSI tidak akan berperan sebagai eksportir tunggal yang menguasai seluruh komoditas strategis.

"PT DSI adalah pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Saya ulangi, processing-nya, bukan bahwa satu PT akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak," ujar Prabowo dalam pidatonya, Jumat (14/8/2026).

Dengan PT DSI, pemerintah dapat memonitor volume dan nilai komoditas yang dimuat ke kapal untuk diekspor serta volume dan nilai komoditas yang sampai ke negara tujuan ekspor.

Lewat langkah ini, disparitas pelaporan nilai ekspor di Indonesia dan di negara tujuan diharapkan dapat dimitigasi.

"Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, hanya dengan tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, PT DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar. Hanya dari tiga komoditas strategis," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa PT DSI telah memonitor sekitar 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas strategis dan dari kegiatan tersebut diketahui terdapat potensi tambahan devisa senilai US$5 miliar.

"Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor dimonitor dan dikelola DSI, berapa hasil yang akan masuk ke negara," tutur Prabowo.

Guna meningkatkan peran PT DSI dalam mengamankan devisa, Prabowo mengatakan bahwa PT DSI akan memperluas pengawasannya ke 50 pelabuhan yang terletak di 25 provinsi. Cakupan komoditas yang diawasi juga akan diperluas.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Barang kita, milik kita, orang lain yang menentukan harganya. Ini melanggar prinsip ekonomi dan pasar," ujar Prabowo. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.