Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Soal Kepabeanan di Bidang Ekspor

JAKARTA, DDTCNews – Guna memberikan kepastian hukum, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 155/2022 yang merevisi sejumlah ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

PMK 155/2022 yang mengganti ketentuan kepabeanan di bidang ekspor pada PMK 145/2007, PMK 145/2014, dan PMK 21/2019. Hal itu dilakukan pemerintah untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa.

"Untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor…, PMK 145/2007 s.t.d.t.d PMK 21/2019 perlu diganti," bunyi bagian pertimbangan PMK 155/2022, dikutip pada Selasa (8/11/2022).

Pasal 2 PMK 155/2022 menyebut barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor.

Kewajiban tersebut juga berlaku terhadap ekspor barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor sementara; barang yang akan diimpor kembali sehingga pada saat impornya dapat diperlakukan sebagai barang impor kembali; atau barang yang dikenakan bea keluar melebihi batas pengecualian pengenaan bea keluar.

Pemberitahuan pabean ekspor dapat dipakai untuk setiap pengeksporan atau berkala. Pemberitahuan pabean ekspor secara berkala dilakukan atas ekspor barang berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas, yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa.

Penyampaian pemberitahuan pabean ekspor secara berkala dilaksanakan dengan periode paling lama 1 bulan. Simak 'Integrasikan Layanan Kepabeanan, DJBC Optimalkan Aplikasi CEISA 4.0'

Lebih lanjut, pemberitahuan disampaikan eksportir atau kuasanya melalui sistem komputer pelayanan (SKP) ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor; dan paling lambat sebelum barang dimasukkan ke kawasan pabean di tempat pemuatan.

Pemberitahuan pabean ekspor dapat disampaikan paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, atas ekspor barang curah; kendaraan bermotor bentuk jadi (completely built up) tanpa peti kemas; atau barang yang pemuatannya dilakukan di luar kawasan pabean dengan izin kepala kantor pabean.

Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean ekspor tidak dilakukan sendiri maka eksportir dapat menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).

Eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, serta bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Atas pemberitahuan pabean ekspor secara berkala, jumlah barang dicantumkan berdasarkan data pada alat ukur terakhir dalam daerah pabean sebelum pengiriman ke luar daerah pabean.

Kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor tidak berlaku atas ekspor berupa barang pribadi penumpang; barang awak sarana pengangkut; barang pelintas batas; atau barang kiriman dengan berat tidak melebihi 30 kilogram.

Terhadap pemberitahuan pabean ekspor, dilakukan penelitian dokumen oleh SKP dan/atau pejabat Bea Cukai. Penelitian dokumen meliputi kelengkapan pengisian data pemberitahuan pabean ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan seperti invoice, packing list, dan bill of lading/airway bill.

Kemudian, kebenaran perhitungan bea keluar yang tercantum dalam bukti pelunasan bea keluar dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar; pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor; dan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

Pada saat PMK 155/2022 berlaku, PMK 145/2007 s.t.d.t.d PMK 21/2019 dan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PMK 27/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan [pada 3 November 2022]," bunyi Pasal 39 PMK 155/2022. (rig)