JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) turut berpartisipasi dalam BRICS Customs Experts Meeting dan BRICS Heads of Customs Administrations Meeting 2026 di India.
Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan keterlibatan DJBC dalam forum tersebut merupakan bentuk partisipasi Indonesia dalam kerja sama internasional.
"Itu [keterlibatan RI] juga menjadi upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui kerja sama kepabeanan yang relevan dengan perdagangan, pengawasan lintas negara, teknologi, dan peningkatan kapasitas," ujarnya, dikutip pada Selasa (22/9/2026).
Budi menyampaikan DJBC bersama otoritas kepabeanan negara anggota membahas sejumlah agenda strategis melalui BRICS AEO (Authorized Economic Operator) Working Group, BRICS Law Enforcement Working Group, BRICS Digitalization and Intellectualization Working Group, serta BRICS Capacity Building.
Sejumlah aspek dibahas dalam forum tersebut untuk memperlancar lalu lintas perdagangan antarnegara anggota BRICS. Salah satunya adalah pengembangan program AEO dan Mutual Recognition Arrangement (MRA).
"Pembahasan ini dapat membuka peluang untuk mendukung kelancaran perdagangan bagi pelaku usaha yang memenuhi standar kepatuhan dan keamanan rantai pasok untuk mendapatkan proses kepabeanan yang lebih mudah di negara-negara mitra BRICS," kata Budi.
Selain itu, otoritas kepabeanan juga membahas kerja sama penegakan hukum, termasuk pelaksanaan BRICS Joint Operation dan pertukaran informasi. Kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal lintas negara sekaligus melindungi masyarakat.
Forum tersebut juga mendiskusikan digitalisasi dan kecerdasan buatan untuk mewujudkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan yang makin efektif. Selain itu, dibahas kerja sama pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi dan pertukaran pengetahuan antaradministrasi kepabeanan.
Budi menuturkan pembahasan mengenai digitalisasi dan kecerdasan buatan tersebut membuka peluang bagi DJBC untuk mempelajari pemanfaatan data dan teknologi guna mendukung pelayanan dan pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurutnya, administrasi kepabeanan dituntut untuk makin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan data.
Budi menuturkan partisipasi Indonesia dalam BRICS 2026 juga dimaksudkan untuk memperkuat kontribusi dalam membangun ekosistem perdagangan lintas negara yang lebih lancar, aman, dan responsif terhadap tantangan perdagangan global.
"Melalui kerja sama BRICS, Bea Cukai memiliki kesempatan untuk terus belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kompetensi agar pelayanan kepada pengguna jasa semakin efisien, sementara fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran," tutupnya. (dik)
