Gelar Forum Konsultasi Publik, DJP Sumut II Himpun Masukan Masyarakat

PEMATANGSIANTAR, DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara II menggelar forum konsultasi publik untuk menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pelayanan perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan forum tersebut menjadi sarana komunikasi dua arah antara otoritas pajak dan masyarakat. Berbagai masukan, saran, serta aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

“Forum konsultasi publik ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan secara langsung masukan, saran, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar makin transparan, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya, Kamis (24/9/2026).

Menurut Dionysius, dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan pelayanan perpajakan yang makin baik.

Forum kali ini mengangkat tema Sinergi Layanan Menuju Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, asosiasi, serta masyarakat di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Peserta antara lain berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, Dewan Kerajinan Nasional Pematangsiantar, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) PD Pematangsiantar, Universitas Sumatera Utara (USU), dan STIE Sultan Agung. Selain itu, forum diikuti perwakilan sejumlah asosiasi dan pelaku usaha.

Kanwil DJP Sumatera Utara II juga melibatkan KPP pratama di wilayah kerjanya. KPP tersebut meliputi KPP Pratama Rantau Prapat, KPP Pratama Kisaran, KPP Pratama Sibolga, KPP Pratama Balige, KPP Pratama Tebing Tinggi, dan KPP Pratama Pematang Siantar.

Forum tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara DJP dan pemangku kepentingan dalam mendukung kepatuhan perpajakan dan penerimaan negara. (kaw)