BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan ketentuan baru dalam memperkuat tugas dan wewenang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Aturan baru tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022.
Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tri Wahyuningsih mengatakan penguatan wewenang PUPN diperlukan untuk mengakselerasi pengurusan piutang negara. Hingga saat ini, sebanyak 45.524 berkas kasus piutang negara (BKPN) aktif senilai Rp170,23 triliun sudah diurus PUPN.
"PP 28/2022 hadir untuk memperkuat tugas dan wewenang PUPN dalam pengurusan piutang negara," katanya, dikutip pada Senin (19/9/2022).
Tri menuturkan salah satu materi muatan dalam PP 28/2022 mengatur upaya-upaya pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik kepada debitur.
Misal, debitur yang belum menyelesaikan utangnya dibatasi akses keuangannya tidak boleh mendapat kredit/pembiayaan dari lembaga jasa keuangan, pembatasan layanan keimigrasian, serta pembatasan pelayanan surat izin mengemudi (SIM).
PP tersbeut juga mengatur kewajiban bagi kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah untuk memberikan dukungan baik berupa data atau informasi yang diminta PUPN. Dukungan itu termasuk melakukan pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik.
Dengan dukungan dari kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah, PUPN diyakini akan dapat membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak untuk mengakselerasi pengurusan piutang negara.
Selain itu, lanjut Tri, PP 28/2022 turut memuat beberapa materi penting lainnya seperti pemberian perlindungan hukum bagi pembeli lelang barang jaminan PUPN, terutama jika masa berlaku sertifikat hak kepemilikan sudah habis.
Kemudian, upaya penguatan tindakan pencegahan ke luar negeri bagi para debitur, penguatan upaya pengosongan agunan yang terjual lelang dengan bantuan aparat kepolisian, serta perlindungan hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas PUPN.
"Pengaturan upaya-upaya tersebut diharapkan menjadi alat pemaksa bagi debitur agar melaksanakan kewajiban pembayaran piutang negara," ujar Tri. (rig)
