BERITA TERKINI
Ilustrasi.Â
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memastikan seluruh infrastruktur pendukung program pengungkapan sukarela (PPS) selalu dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan wajib pajak. Namun, bisa saja wajib pajak menemukan kendala, seperti ketika membuat kode billing.
Jika kendala itu terjadi, Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Rian Ramdani menyarankan wajib pajak kembali memastikan telah mengikuti seluruh tahapan dan mengirimnya dengan benar.
"Kalau tahapannya sudah benar, kami yakin tidak akan ada kendala," katanya dalam Tax Live, dikutip pada Minggu (16/1/2022).
Rian mengatakan wajib pajak yang ingin mengikuti PPS harus mengisi surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Prosesnya diawali ketika wajib pajak login ke situs DJP Online memilih mengikuti kebijakan I atau kebijakan II PPS.
Setelah memilih, sistem DJP akan melakukan pengecekan atas pemenuhan kriteria wajib pajak untuk menjadi peserta PPS. Bila syarat terpenuhi, aplikasi akan mengirimkan e-form SPPH ke alamat email atau nomor telepon wajib pajak sehingga dapat langsung diisi.
Menurut Rian, wajib pajak harus memastikan semua data yang dimasukkan dalam e-form tersebut benar. Kemudian, wajib pajak dapat membuat kode billing untuk pembayaran melalui aplikasi PPS secara otomatis atau di luar aplikasi PPS.
Namun, jika tetap mengalami kendala, wajib pajak dapat menghubungi layanan helpdesk PPS yang buka setiap Senin-Jumat. Setelah mengisi e-form, membuat kode billing, dan melakukan pembayaran ke bank persepsi, wajib pajak dapat langsung mengeklik "Kirim SPPH".
Pengiriman SPPH itu dilakukan setelah wajib pajak memastikan semua kolom yang ada di e-form telah diisi secara lengkap dan benar. Hal ini termasuk jika ada surat mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum seperti surat pencabutan banding, gugatan, dan peninjauan kembali.
"Jadi, kembali lagi apakah kawan pajak sudah mengikuti tahapan untuk penginputan dengan benar sampai dengan mengirimnya," ujarnya. (kaw)
