BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan menyiapkan surat berharga negara (SBN) khusus untuk menampung harta peserta program pengungkapan sukarela (PPS).
Pasal 17 PMK 196/2021 mengatur peserta PPS dapat menginvestasikan dananya dalam SBN. Beleid tersebut memuat 2 persyaratan mengenai investasi harta yang diungkapkan melalui PPS ke dalam SBN.
"Dalam hal wajib pajak menginvestasikan harta bersih dalam SBN, harus memenuhi persyaratan investasi pada SBN dilaksanakan melalui transaksi pembelian SBN di pasar perdana; dan dilaksanakan dengan cara private placement melalui dealer utama," bunyi Pasal 17 ayat (1) PMK 196/2021, dikutip Selasa (28/12/2021).
PMK 196/2021 kemudian menjelaskan peserta PPS dapat membeli SBN dalam denominasi rupiah dan dolar AS. Meski demikian, SBN berdenominasi dolar AS hanya dapat berlaku atas pengungkapan harta dalam bentuk valuta asing (valas), bukan konversi dari aset rupiah.
Pembelian SBN dalam mata uang dolar AS oleh wajib pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai strategi pengelolaan pembiayaan. Sementara mengenai struktur SBN yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana serta periode waktu transaksi pembelian SBN oleh wajib pajak, akan ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Dalam proses pembelian tersebut, wajib pajak juga harus menyampaikan surat keterangan bukti keikutsertaan PPS kepada dealer utama.
"Bagi wajib pajak yang menyatakan menginvestasikan pada SBN ... wajib menyampaikan salinan surat keterangan kepada dealer utama," bunyi PMK tersebut.
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan transaksi SBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjualan SBN di pasar perdana domestik dengan cara private placement, kecuali ketentuan mengenai minimal nominal penawaran pembelian SBN.
Dealer utama juga wajib menyampaikan laporan penempatan investasi pada SBN di pasar perdana kepada Ditjen Pajak (DJP) dengan ketentuan setiap terdapat transaksi SBN di pasar perdana paling lama 10 hari kerja pada bulan berikutnya; dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Penyampaian laporan oleh dealer utama dilaksanakan sejak 1 Januari 2022-30 September 2023; dan sejak 1 Oktober 2025-30 September 2030. (sap)
