BERITA TERKINI
Ilustrasi. Suasana rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Mayoritas fraksi di Komisi XI memberikan dukungan penuh terhadap rencana penerapan general anti avoidance rule (GAAR) yang tertuang pada RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dari total 9 fraksi pada Komisi XI, hanya fraksi Partai Golkar dan Partai PDIP yang memberikan catatan khusus atas rencana penerapan GAAR.
"Mengkaji kembali skema penerapan GAAR agar tidak semua kegiatan tax planning teridentifikasi sebagai penghindaran pajak," sebut fraksi Golkar dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP, dikutip pada Jumat (24/9/2021).
Menurut Golkar, penerapan GAAR berpotensi menimbulkan sengketa pajak baru akibat adanya kewenangan dirjen pajak untuk melakukan subjective judgement meski GAAR akan diperinci melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Golkar memahami upaya pemerintah dalam memerangi aggressive tax planning. Meski demikian, Golkar menilai GAAR bisa memunculkan aggressive tax collection lantaran mengedepankan prinsip substance over form.
"DPR perlu mendorong PP yang mengatur lembaga/komite independen yang berwenang menilai dan menentukan penerapan prinsip substance over form," tulis Golkar dalam DIM RUU KUP.
Sementara itu, PDIP memandang ketentuan GAAR pada RUU KUP sebaiknya dihapus. Menurut PDIP, GAAR bisa dimaknai sangat luas sehingga berpotensi meningkatkan sengketa dan rawan disalahgunakan.
Sebagai informasi, pemerintah mengusulkan GAAR pada RUU KUP sehingga otoritas pajak dapat mengoreksi transaksi wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan perpajakan. (rig)
