BERITA TERKINI
Perajin menyelesaikan kerajinan ukiran bambu berkarakter wajah di Desa Cintalanggeng, Tewalwaru, Karawang, Jawa Barat, Kamis (1/7/2021). Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di semester pertama per 25 Juni 2021 terserap 34 persen atau Rp237,54 triliun dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/wsj.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 25 Juni 2021 baru mencapai Rp237,54 triliun atau 34% dari pagu Rp699,43 triliun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Nugraha mengatakan realisasi itu cukup signifikan mendorong pemulihan ekonomi. Meski demikian, pemerintah akan terus mendorong agar anggaran yang disiapkan terserap sepenuhnya pada semester II/2021.
"Ini yang terus kami upayakan agar semester II pencairannya jauh lebih baik karena total anggarannya Rp699,43 triliun," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (30/6/2021).
Kunta menuturkan APBN memiliki peran penting sebagai countercyclical untuk menangani pandemi sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak. Untuk itu, fokus belanja pemerintah diarahkan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta insentif usaha.
Sejumlah indikator ekonomi juga mulai menunjukkan perbaikan, seperti indeks konsumsi masyarakat dan indeks penjualan ritel. Perbaikan kinerja juga terlihat pada naiknya penjualan listrik, semen, serta Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur.
Namun, pemerintah akan tetap mewaspadai pandemi penambahan kasus Covid-19. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah juga berupaya meningkatkan jumlah vaksinasi yang saat ini telah mencapai 1,3 juta dosis per hari.
"Kami terus melakukan percepatan agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi daya beli masyarakat dan mendukung perekonomian," ujar Kunta.
Dia memerinci realisasi dana PEN pada program kesehatan tercatat Rp45,4 triliun atau 26,3% dari pagu Rp172,84 triliun. Untuk program perlindungan sosial, realisasi anggarannya sudah mencapai Rp65,36 triliun atau 42% dari pagu Rp148,27 triliun.
Untuk program prioritas kementerian/lembaga, telah terealisasi anggaran Rp39,79 triliun atau 31,1% dari pagu Rp127,85 triliun. Ada pula program dukungan UMKM dan korporasi yang realisasinya baru Rp50,93 triliun atau 26,3% dari pagu Rp193,74 triliun.
Selain itu, ada imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi kredit dijamin senilai Rp15,25 triliun, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM pada bank senilai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.
Untuk stimulus insentif perpajakan untuk dunia usaha, realisasinya mencapaii Rp36,0 triliun atau 63,5% dari pagu Rp56,73 triliun. Insentif perpajakan yang diberikan terdiri atas PPH Pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, diskon angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat. (rig)
