Purbaya Dorong INSW Deteksi Kurang Bayar Pajak

JAKARTA, DDTCNews — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Lembaga National Single Window (LNSW) untuk terus mengembangkan sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Menurut Purbaya, INSW harus mampu memperkirakan potensi pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Nantinya, data dimaksud dapat dibandingkan dengan SPT dan dokumen pembayaran royalti.

Dengan demikian, pemerintah dapat melihat adanya perbedaan antara potensi kewajiban pajak berdasarkan aktivitas ekonomi dan kewajiban yang dilaporkan. "Untuk betul-betul ke depan setiap perusahaan terdeteksi berapa potensi pembayaran kewajibannya yang kurang," ujar Purbaya, dikutip pada Kamis (10/9/2026).

Purbaya menjelaskan INSW juga perlu dikembangkan agar mampu menganalisis potensi penerimaan atas transaksi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan langkah ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan atas transaksi yang berlangsung serta atas transaksi yang telah terjadi.

"Kegiatan seperti ini kan bisa beberapa tahun ke belakang. Kalau setahun lalu kan bisa kelihatan semua. Ke depan nggak ada yang bisa main-main lagi," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pembenahan sistem ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan memberikan peringatan kepada perusahaan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Jadi ke depan enggak ada yang bisa main-main lagi. Kita akan monitor itu dengan lebih teliti," ujar Purbaya.

Sebagai informasi, LNSW telah melengkapi INSW dengan artificial intelligence (AI). AI diperlukan untuk mengolah dan menganalisis data transaksi.

Pengolahan data secara otomatis diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas aktivitas ekonomi dan perdagangan lintas yurisdiksi. (dik)