BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan kesulitan mempertahankan defisit anggaran di bawah 3% dari PDB bila konflik di Timur Tengah terus berlanjut.
Dalam skenario yang dipaparkan oleh Airlangga, bila perang berlanjut selama 5 bulan dan harga rata-rata Indonesia crude price (ICP) mencapai US$90 per barel, defisit anggaran bisa menyentuh 3,18% dari PDB.
"Dengan growth kita pertahankan 5,3%, surat berharganya lebih tinggi [yakni] di 6,8%, maka defisitnya adalah 3,18%," ujar Airlangga dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).
Bila perang berlangsung selama 6 bulan dan harga rata-rata ICP mencapai US$97 per barel pada 2026, defisit anggaran bakal mencapai 3,53% dari PDB.
Terakhir, bila perang berlangsung selama 10 bulan ke depan dan harga rata-rata ICP pada tahun ini mencapai US$115 per barel, defisit anggaran bakal menyentuh 4,06% dari PDB.
"Artinya, dengan berbagai skenario, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan. Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," ujar Airlangga.
Airlangga pun mengatakan pihaknya telah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang memungkinkan pemerintah untuk memperlebar defisit anggaran ke level di atas 3% dari PDB.
Perpu dimaksud memuat pengaturan mengenai insentif PPh dan PPN untuk sektor terdampak tanpa mengubah undang-undang di bidang perpajakan, pembebasan bea masuk untuk bahan baku tertentu, serta penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
"Untuk pembiayaan dan defisit, defisitnya bisa lebih dari 3%, anggaran lintas program bisa kita ubah tanpa [persetujuan] DPR. Dengan perpu ini kita punya fleksibilitas untuk perubahan," ujar Airlangga.
Meski defisit berpotensi menembus 3% dari PDB, Airlangga mengatakan pemerintah memiliki peluang untuk menerima tambahan penerimaan dari migas dan komoditas lainnya. Hal ini terjadi mengingat kenaikan harga migas akan diikuti dengan kenaikan harga komoditas lain, termasuk nikel, emas, tembaga, hingga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
Tambahan penerimaan dimaksud bisa digunakan oleh pemerintah untuk mendanai kompensasi energi.
"Mungkin sementara itu dulu Pak Presiden, nanti kita mohon arahan khusus untuk menyiapkan ini," ujar Airlangga. (dik)
