BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya sudah menerima 15.933 informasi terkait pajak, kepabeanan, dan cukai melalui Whatsapp 'Lapor Pak Purbaya'.
Purbaya mengatakan kini timnya sedang memverifikasi aduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.
"Ini disortir dan dipilih yang signifikan. Kita ada 6 orang, staf khusus 2, masing-masing di bawah itu ada 2 orang lagi. Jadi kita alokasikan orang khusus untuk itu," ujar Purbaya, Jumat (17/10/2025).
Secara terperinci, sebanyak 13.285 pengaduan akan diverifikasi lebih lanjut oleh tim, sedangkan 2.459 sisanya tidak ditindaklanjuti karena hanya berisi ucapan selamat ataupun pujian.
Adapun contoh pengaduan yang diterima oleh Purbaya adalah terkait oknum Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) yang tidak bekerja di kantor, melainkan di kedai kopi. Purbaya juga menerima laporan terkait maraknya penjualan pita cukai rokok bekas di Madura.
"Ini sebenarnya sudah lama saya dengar, saya pikir mulai berhenti ketika saya mulai ngomong seperti itu. Sepertinya selama ini dianggapnya menteri jauh banget, sehingga tidak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat," katanya.
Purbaya juga mendapatkan pengaduan terkait lamanya pemeriksaan fisik, yakni selama 34 hari, atas barang impor dan tetap dikenai denda meski importir yang bersangkutan telah menyediakan dokumen yang diminta secara lengkap.
Importir pun terpaksa membayar denda dan tidak mengajukan banding agar barang bisa cepat keluar. "Ini namanya diktator," ujar Purbaya.
Terkait dengan Ditjen Pajak (DJP), Purbaya menemukan laporan terkait adanya tindak premanisme oleh oknum account representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa.
"Siapa Tigaraksa KPP-nya? Coba cek nanti. Kalau minggu depan saya cek, harus sudah rapi ini," ujar Purbaya.
Berkaca pada kondisi ini, Purbaya mengatakan dirinya akan mendorong perbaikan budaya organisasi. "Masukan ini amat berguna untuk kita dan kita akan follow up, tidak main-main. Saya harapan dengan begi nanti governance culture-nya pemerintah bisa berubah," ujar Purbaya. (dik)
