BERITA TERKINI
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta jajarannya mengoptimalkan penegakan hukum terhadap barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat.
Zulkifli mengatakan keberadaan barang-barang ilegal merugikan negara karena tak membayar pajak. Menurutnya, penegakan hukum terhadap barang ilegal menjadi bentuk dukungan Kemendag dalam meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio).
"Kalau ilegal, negara tidak mendapat pajak. Oleh karena itu, rasio pajak kita kecil ketimbang negara lainnya," katanya, dikutip pada Kamis (22/8/2024).
Zulkifli menuturkan penegakan hukum terhadap barang ilegal membutuhkan sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga. Sinergi ini diperlukan untuk pengawasan peredaran dan pemberantasan barang-barang ilegal.
Kemendag juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bertugas mengatasi perdagangan barang ilegal, baik di pusat maupun daerah. Zulkifli pun meminta PPNS tersebut untuk meningkatkan efisiensi penyidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan.
Melalui koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum, lanjutnya, celah-celah hukum di bidang perdagangan akan tertutup.
Zulkifli menambahkan keberadaan tim penegak hukum yang kuat juga akan mengatasi underground economy yang tidak berkontribusi pada penerimaan pajak. Dia menegaskan pajak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045.
"Salah satu hambatan Indonesia untuk menjadi negara maju kita kenal dengan istilah underground economy. Artinya, ilegal," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag juga tengah memetakan produk impor ilegal yang dijual di pasar dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak produk ilegal terhadap penerimaan pajak dan industri dalam negeri.
Hasil penelitian tersebut nantinya juga bakal disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, kapolri, dan jaksa agung. (rig)
