BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan pedoman penyusunan APBD 2024. Pedoman yang dimuat dalam Permendagri 15/2023 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (20/10/2023).
Salah satu poin yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah kebijakan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Adapun jenis PDRD dalam struktur APBD disesuaikan dengan UU 1/2022 tentang HKPD dan PP 35/2023 tentang KUPDRD.
Penganggaran PDRD didasarkan pada peraturan daerah (perda) yang disusun berdasarkan UU 28/2009 tentang PDRD (untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024) dan UU HKPD (untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024).
“Dalam hal perda yang disusun berdasarkan UU 1/2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya perda tentang APBD, penganggaran atas PDRD berdasarkan UU 1/2022 dan PP 35/2023. Untuk itu, pemungutan baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya perda yang disusun berdasarkan UU 1/2022,” bunyi penggalan pedoman dalam lampiran Permendagri 15/2023.
Perda berdasarkan pada UU 28/2009 masih dapat berlaku paling lama sampai 4 Januari 2024. Khusus untuk perda terkait dengan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta mineral bukan logam dan batuan (MBLB) masih berlaku sampai dengan 4 Januari 2025.
Perda berdasarkan apda UU 1/2022 mulai berlaku paling lambat 5 Januari 2024. Khusus untuk ketentuan PKB, BBNKB, dan MBLB beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak 5 Januari 2025.
Selain mengenai pedoman terkait dengan kebijakan PDRD, ada pula ulasan tentang kepatuhan pajak para influencer dan content creator. Kemudian, ada juga bahasan terkait dengan pemeriksaan pajak yang dijalankan otoritas.
Pedoman itu juga memuat pengecualian untuk penganggaran dalam APBD atas penerimaan 3 jenis PDRD. Pertama, PKB atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017.
Kedua, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sesuai amanat UU Administrasi Kependudukan. Ketiga, retribusi izin gangguan sesuai amanat Pasal 114 angka 2 UU Cipta Kerja.
“Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan,” bunyi penggalan pedoman dalam lampiran Permendagri 15/2023. (DDTCNews)
Penetapan target PDRD dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi daerah serta potensi PDRD sesuai maksud Pasal 102 UU 1/2022 dan PP 35/2023. Selain itu, penetapan target PDRD dalam APBD memperhatikan beberapa hal.
Pertama, pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PDRD sesuai maksud Pasal 96 UU 1/2022. Kedua, kebijakan fiskal nasional sesuai maksud Pasal 97 UU 1/2022.
Ketiga, insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah sesuai maksud Pasal 101 UU 1/2022 dan PP 24/2019. (DDTCNews)
Untuk mengoptimalkan PDRD, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan.
Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi. (DDTCNews)
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan para influencer dan content creator untuk membayar pajak berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan otoritas terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Menurutnya, influencer dan content creator pun memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak lainnya.
"Kewajiban pajak yang dikenakan didasarkan atas jenis penghasilan atau transaksi apa yang dilakukan oleh influencer tersebut selaku wajib pajak," katanya. (DDTCNews)
Sesuai dengan PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam suatu tim berdasarkan pada surat perintah pemeriksaan (SP2).
“SP2 … diterbitkan untuk satu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama atau untuk satu bagian tahun pajak atau tahun pajak terhadap satu wajib pajak,” bunyi penggalan Pasal 24 ayat (2) PMK tersebut.
Dalam hal susunan tim pemeriksa pajak diubah, sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, kepala unit pelaksana pemeriksaan harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tersebut. (DDTCNews)
Pemerintah telah menerbitkan PMK 106/2023 yang mengganti PMK 112/2008 mengenai penyelenggaraan buku rekening barang kena cukai (BKC) dan buku rekening kredit.
PMK 106/2023 diterbitkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan perkembangan teknologi informasi di bidang cukai. Selain itu, peraturan ini juga diterbitkan untuk mengakomodasi perkembangan pelunasan BKC.
Sesuai dengan PMK 106/2023, pejabat bea dan cukai wajib menyelenggarakan buku rekening BKC untuk 3 kelompok pengusaha pengusaha BKC. Pertama, setiap pengusaha pabrik etil alkohol, untuk etil alkohol yang masih terutang cukai dan berada di pabrik.
Kedua, setiap pengusaha tempat penyimpanan, untuk etil alkohol yang masih terutang cukai dan berada di tempat penyimpanan. Ketiga, setiap pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol (MMEA), untuk MMEA yang masih terutang cukai dan berada di pabrik serta pelunasan cukainya dengan cara pembayaran. (DDTCNews)
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis points dari 5,75% menjadi 6%.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan suku bunga deposit facility kini sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility menjadi 6,75%. Keputusan ini diambil untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global.
"Serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor atau imported inflation sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1% pada 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada 2024," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia) (kaw)
