BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu meminta pemda dan DPRD untuk segera memperbarui peraturan daerah (perda) terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di daerahnya masing-masing.
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer DJPK Kemenkeu Bhimantara Widyajala mengatakan perda PDRD harus sudah disesuaikan dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Pemda wajib tetapkan perda PDRD sebelum 5 Januari 2024 untuk menjadi dasar hukum pemungutan sekaligus sebagai upaya menghindari potential loss pajak daerah," katanya dalam webinar berjudul Kebijakan Perpajakan Daerah di Indonesia Paska UU 1/2022, Rabu (5/7/2023).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU HKPD, perda PDRD yang disusun berdasarkan undang-undang sebelumnya yaitu UU 28/2009 tentang PDRD masih berlaku hingga 5 Januari 2024.
Bila pemda tak kunjung menyesuaikan perda di daerahnya dengan UU HKPD, pemungutan PDRD setelah 5 Januari 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan UU HKPD.
Sementara itu, aturan teknis yang menjadi dasar bagi pemda untuk menyusun perda PDRD terbaru adalah PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).
"PP KUPDRD menjadi pedoman bagi pemda dalam menerbitkan perda, raperda, atau peraturan pelaksana lainnya dalam rangka pemungutan PDRD, mulai dari pendaftaran, penagihan, dan upaya hukum," ujar Bhimantara.
Sebelum disetujui oleh pemda dan DPRD dan ditetapkan menjadi perda, raperda PDRD harus terlebih dahulu disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dilakukan evaluasi.
Bila raperda dinyatakan sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebijakan fiskal nasional, kedua kementerian akan memberikan persetujuan dan raperda dapat diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (rig)
