BERITA TERKINI
Ilustrasi. (foto: Bearing Point Properties)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana kembali mengguyur insentif pajak untuk sektor properti, terutama untuk hunian mewah. Rencana ini menjadi suguhan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (22/11/2018).
Sektor yang terus menyumbang lebih dari 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) ini akan kembali mendapat pelonggaran baik dari sisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) maupun pajak penghasilan (PPh) pasal 22.
“Kami ingin meningkatkan usaha properti,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sesuai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).
Selain itu, beberapa media nasional juga membahas keinginan Presiden Joko Widodo agar guyuran insentif benar-benar menyasar sektor yang penting untuk penguatan industri dan perekonomian nasional.
Kabar juga datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta agar pemerintah menunda penerapan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kadin meminta agar pemerintah menunggu usulan dari para pengusaha. Hari ini, Kadin berencana mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha.
Berikut ulasan berita selengkapnya
Pemerintah berencana menaikkan ambang batas harga properti mewah yang terkena PPnBM dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar. Ini akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 35/2017.
Pemerintah juga berencana memangkas tarif PPh pasal 22 untuk penjualan hunian mewah. Tarif yang berlaku saat ini sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM). Otoritas bakal memotong tarif menjadi 1%.
Presiden Jokowi meminta agar ada evaluasi berkala terhadap berbagai kebijakan investasi dan insentif perpajakan. Dia ingin agar Indonesia lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain sebagai tujuan investasi.
“Saya minta agar kebijakan terkait investasi dan insentif perpajakan dievaluasi berkala sehingga lebih menarik dibandingkan negara-negara lain serta betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya,” katanya.
Calon presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan penerimaan pajak menjadi 16% dari PDB selama lima tahun, jika terpilih. Dia mengaku akan menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi hambatan dan mengefisienkan pemungutan pajak.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani memahami tujuan pemerintah untuk merespons dinamika perekonomian. Namun, kebijakan investasi, terutama menyangkut DNI, akan mempengaruhi dunia usaha.
“Detil masukannya akan kami sampaikan nanti setelah dibahas bersama asoiasi pengusaha besok [hari ini]. Karena itu, kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI,” kata Rosan.
Sesuai amanat Perdirjen Pajak No. 24/2018, otoritas bisa mempertukarkan informasi dengan negara lain secara spontan. Aktivitas pertukaran informasi dapat dilakukan jika ada temuan beberapa aspek, salah satunya indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di negara mitra.
Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jonson Pakpahan memaparkan piutang PNBP selama 2006-2018 mencapai Rp5,5 triliun. Nilai tersebut berasal dari 4.000 izin usaha pertambangan (IUP). Mayoritas berasal dari IUP skala kecil dan sudah tidak beroperasi lagi.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan tanpa insentif, harga kendaraan listrik cenderung mahal sehingga tidak terjangkau masyarakat. Oleh karena itu, dia mendukung pemberian insentif, termasuk perpajakan, untuk industri mobil listrik. (kaw)
