BERITA TERKINI
lustrasi. Suasana nelayan dan pedagang di Tempat Pelelangan Ikan. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/pras.s
BRUSSELS, DDTCNews – Lembaga pemerhati lingkungan, Our Fish meminta Komisi Eropa untuk meninjau ulang kebijakan diskon pajak pada armada penangkapan ikan.
Berdasarkan laporan Our Fish, nilai insentif pajak yang dinikmati oleh kapal penangkap ikan selama ini mencapai €1,5 miliar per tahun, padahal sektor tersebut ikut menyumbang emisi CO2 dalam skala besar.
"Keringanan pajak yang diterima armada penangkap ikan hingga €1,5 miliar per tahun meskipun ikut menyumbang emisi CO2 sama dengan Malta untuk kebutuhan bahan bakar," sebut Our Fish dalam laporannya, Sabtu (25/9/2021).
Laporan tersebut menyebutkan jumlah armada penangkapan ikan di seluruh negara anggota Uni Eropa saat ini sudah mencapai 63.600 kapal aktif. Dari jumlah kapal tersebut, setidaknya sebanyak 2,3 miliar liter bahan bakar dikonsumsi.
Laporan tersebut juga menyebutkan hasil penangkapan ikan telah menghasilkan emisi hampir 7,3 juta ton CO2 per tahun. Angka tersebut setara dengan yang dihasilkan Malta untuk laporan tahun fiskal 2019.
Rebecca Hubbard dari Our Fish menjelaskan industri penangkapan ikan tidak hanya menimbulkan dampak negatif dengan pelepasan emisi dalam jumlah besar. Sektor usaha ini juga tidak lepas dari praktik penghindaran pajak.
Meski sudah menikmati insentif, masih terdapat potensi penghindaran pajak dari armada penangkapan ikan yang mencapai €759 juta per tahun. Untuk itu, Komisi Eropa harus bertindak untuk meninjau ulang skema insentif yang diberikan kepada sektor penangkapan ikan.
"Kami meminta Komisi Eropa membatalkan insentif pembebasan pajak. Prinsip penghasil polusi harus membayar pajak wajib diterapkan pada armada penangkapan ikan," ujar Hubbard.
Sementara itu, anggota Parlemen Eropa Grace O'Sullivan menuturkan Uni Eropa sudah memiliki rencana transisi ekonomi hijau dengan penghapusan subsidi, termasuk pajak, secara bertahap.
"Sudah ada seruan penghapusan semua subsidi yang berbahaya bagi lingkungan secara bertahap pada 2027," tuturnya seperti dilansir euobserver.com. (rig)
