Negara Tetangga Akan Pangkas de Minimis Barang Kiriman Jadi Rp67.900

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam berencana menurunkan ambang batas impor barang kiriman yang mendapatkan pembebasan bea masuk (de minimis) di tengah pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik lintas batas.

Dalam rancangan peraturan menteri keuangan yang menjadi peraturan pelaksana UU Kepabeanan, Vietnam mengusulkan barang kiriman dengan nilai maksimal VND100.000 (sekitar US$3,8 atau Rp67.900) tidak dikenai bea masuk. Angka ini jauh lebih kecil dari yang berlaku saat ini, yaitu VND1 juta atau Rp679.000.

"Ketentuan tersebut akan berlaku secara seragam untuk barang yang diimpor melalui seluruh jalur, termasuk layanan pos dan jasa pengiriman ekspres," bunyi keterangan Kemenkeu, dikutip pada Selasa (15/9/2026).

Kemenkeu Vietnam menyatakan usulan penurunan de minimis ini mempertimbangkan lonjakan jumlah dan frekuensi pengiriman barang bernilai rendah akibat pertumbuhan e-commerce lintas negara.

Pasar ritel e-commerce Vietnam tercatat mencapai US$31 miliar hingga US$38,5 miliar pada 2025. Pertumbuhan pasar tersebut masih berada di kisaran 19% pada semester I/2026.

Pertumbuhan e-commerce membuat konsumen semakin mudah membeli barang dari luar negeri melalui platform digital. Kondisi tersebut sekaligus meningkatkan volume barang impor bernilai kecil yang harus diproses oleh otoritas kepabeanan, layanan pos, dan perusahaan pengiriman ekspres.

Menurut Kemenkeu, batas pembebasan yang relatif tinggi berpotensi memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi barang impor dibandingkan produk yang diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, batas yang tinggi dinilai membuka peluang bagi penjual untuk memecah pengiriman atau melaporkan nilai barang lebih rendah agar memenuhi kriteria pembebasan pajak.

Jika dilakukan dalam skala besar, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara serta menyulitkan pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan.

Kemenkeu Vietnam menyebut usulan tersebut juga sejalan dengan tren global yang mulai memperketat fasilitas pembebasan bea masuk atas barang impor bernilai rendah.

Indonesia, misalnya, memberikan pembebasan bea masuk untuk barang kiriman dengan nilai maksimal US$3. Sementara itu, India tidak memberikan pembebasan pajak impor untuk barang yang dibeli langsung dari luar negeri melalui e-commerce.

Di Uni Eropa, pemerintah mulai memberlakukan bea masuk final sebesar €3 untuk setiap barang dalam kiriman dengan nilai maksimal €150 sejak Juli 2026. Uni Eropa juga berencana menghapus ambang batas €150 tersebut mulai Juli 2028.

Dilansir bizhub.vietnamnews.vn, Vietnam merupakan anggota Revised Kyoto Convention sejak 2008. Konvensi tersebut memberikan ruang bagi negara anggota untuk menetapkan nilai minimum tertentu yang menjadi batas pemungutan bea masuk, dengan mempertimbangkan biaya administrasi agar tidak melebihi penerimaan yang diperoleh.

Sebelumnya, Vietnam juga telah menghapus fasilitas pembebasan PPN untuk barang bernilai rendah yang dikirim melalui layanan pengiriman ekspres sejak awal 2025. (dik)