JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Beleid yang berlaku mulai 4 Oktober 2024 itu di antaranya memerinci formula penghitungan peta kapasitas fiskal daerah. Selain itu, beleid tersebut juga memerinci peta kapasitas fiskal daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah,” bunyi Pasal 1 angka 1 PMK 65/2024, dikutip pada Minggu (13/10/2024).
Peta kapasitas fiskal daerah digunakan untuk beragam kepentingan di antaranya sebagai pertimbangan dalam pemberian persetujuan pembentukan dana abadi daerah. Perincian peta kapasitas fiskal daerah itu tercantum dalam lampiran PMK 65/2024.
Berdasarkan lampiran tersebut, mayoritas pemerintah daerah provinsi memiliki kategori kapasitas fiskal daerah yang rendah dan sedang pada 2024. Secara umum, PMK 65/2024 terdiri atas 11 pasal. Berikut perinciannya.
- Pasal 1
Berisi definisi sejumlah istilah yang masuk dalam peraturan ini.
- Pasal 2
Pasal ini memerinci fungsi peta kapasitas fiskal. Pasal ini juga menerangkan peta kapasitas fiskal yang dimuat dalam lampiran terdiri atas: peta kapasitas fiskal daerah provinsi dan peta kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota.
- Pasal 3
Pasal ini menguraikan 2 tahapan penghitungan peta kapasitas fiskal daerah, yaitu: menghitung kapasitas fiskal daerah; dan (ii) menghitung rasio kapasitas fiskal daerah.
- Pasal 4
Pasal ini menyebutkan kapasitas fiskal daerah provinsi dihitung menggunakan formula tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Pasal 5
Pasal ini menyatakan penghitungan rasio kapasitas fiskal daerah provinsi dilakukan berdasarkan formula tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Pasal 6
Pasal ini menyatakan penghitungan kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Pasal 7
Pasal ini menyatakan penghitungan rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Pasal 8
Pasal ini menyebutkan penetapan kategori kapasitas fiskal bagi daerah otonom baru di wilayah Papua yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori kapasitas fiskal daerah terendah pada daerah otonom induk.
- Pasal 9
Pasal ini menyatakan penghitungan kapasitas fiskal daerah provinsi dan kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 10
Pasal ini mengatur pada saat PMK 65/2024 mulai berlaku, PMK 84/2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal 11
Pasal ini mengatur PMK 65/2024 berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Oktober 2024. Untuk membaca PMK 65/2024 secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melalui Perpajakan DDTC. (rig)
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.