BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PALABUHANRATU, DDTCNews – Petugas dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pelabuhan Ratu memberikan asistensi kepada wajib pajak badan terkait dengan pelaporan SPT Tahunan.
Petugas pelaksana dari KP2KP Pelabuhan Ratu Raymandha Mohamad Sukmayadi mengatakan wajib pajak bersangkutan merupakan pengurus dari salah satu yayasan di Kabupaten Sukabumi. Namun, yayasan tersebut ternyata tidak memiliki kegiatan sepanjang 2022.
“Walaupun yayasannya belum aktif, kewajiban lapor SPT Tahunan tetap harus dilaksanakan selama NPWP yayasannya berstatus aktif dan tidak mengajukan permohonan non-efektif,” katanya dikutip dari situs web DJP, Jumat (3/3/2023).
Setelah itu, Raymandha menjelaskan kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan. Dia juga meminta wajib pajak menyiapkan laporan keuangan serta bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh). Dia pun memberikan penjelasan cara pengisian SPT Tahunan.
“Mohon disiapkan laporan keuangan yayasan dan bukti potong pajak jika ada,” tuturnya kepada pengurus tersebut.
Apabila usaha tidak lagi aktif, wajib pajak sesungguhnya bisa mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non-efektif asalkan memenuhi kriteria Pasal 24 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020.
Penetapan wajib pajak NE dilakukan atas wajib pajak yang memenuhi setidaknya salah satu dari kriteria dalam peraturan tersebut. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
Ketiga, wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
Keempat, wajib pajak orang pribadi bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Kelima, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan.
Keenam, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut.
Ketujuh, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. Kedelapan, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan pada penelitian lapangan.
Kesembilan, wajib pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN atas kegiatan membangun sendiri.
Kesepuluh, instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.
Kesebelas, wajib pajak selain sebagaimana disebutkan di atas yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. (rig)
