KANADA

Belum Sebulan Dicabut, Pajak Karbon Bakal Dikenakan Lagi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juni 2019 | 11:10 WIB
Belum Sebulan Dicabut, Pajak Karbon Bakal Dikenakan Lagi

Ilustrasi. (foto: Phys.org)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Kanada mengumumkan pengenaan pajak karbon di Alberta. Padahal, pemerintah provinsi telah mencabut pengenaan pajak tersebut sekitar seminggu sebelumnya.

Menteri Lingkungan Kanada Catherine McKenna mengaku telah memberitahu Pemerintah Provinsi Alberta tentang mulai dikenakannya harga karbon di provinsi mulai 1 Januari 2020. Pengumuman di Ottawa ini diberikan sekitar seminggu setelah disahkannya Undang-Undang Pencabutan Pajak Karbon.

“Sebagai hasil dari keputusan Alberta untuk menjadikan daerahnya bebas untuk mencemari lingkungan, kami akan memiliki harga polusi [pajak karbon] federal. Sangat disayangkan karena Alberta sebelumnya memiliki rencana pemberian harga pada polusi,” jelasnya, seperti dikutip pada Jumat (14/6/2019).

Baca Juga:
Singapura Resmi Naikkan Tarif Pajak Karbon sekitar Rp296.000 per Ton

Kanada, lanjut dia, sangat membutuhkan Alberta untuk ambil bagian dalam kerangka kerja terkait perubahan iklim. Hal ini dikarenakan Alberta merupakan provinsi dengan emisi tertinggi di negara tersebut. Provinsi ini menjadi penghasil minyak mentah utama di Kanada.

Di bawah ketentuan kerangka kerja – kesepakatan yang disetujui oleh sebagian besar provinsi dan pemerintah federal pada Desember 2016 – setiap provinsi harus mengembangkan kebijakan untuk menetapkan harga karbon melalui pajak karbon atau sistem cap-and-trade.

Sebagai bagian dari rencana, Ottawa akan mengenakan pajak pada provinsi yang menolak untuk mengembangkan rencana mereka sendiri. Pajak itu dipatok senilai US$ 20 untuk setiap ton emisi gas rumah kaca mulai 2019. Angka itu naik US$10 tiap tahunnya dan menjadi US$50 per ton pada 2022.

Baca Juga:
Pemerintah Dorong Penerapan Carbon Capture Storage, Insentif Disiapkan

McKenna menjelaskan secara hukum, 100% dari pendapatan yang dikumpulkan secara federal akan dikembalikan ke Alberta. Dari pendapatan tersebut, sekitar 90% dikembalikan ke keluarga dan 10% sisanya diarahkan untuk mendanai sekolah, rumah sakit, kota, dan inisiatif energi hijau.

Karena pendapatan itu dikembalikan ke keluarga, sebuah keluarga yang beranggotakan empat orang di Alberta akan bisa mengklaim potongan harga US$888 ketika mereka melaporkan pajak penghasilan (PPh) mereka tahun depan. Provinsi yang memiliki harga polusi telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

“Penetapan harga polusi adalah cara paling efisien untuk mengurangi emisi,” tegas McKenna, seperti dilansir CBC News.

Baca Juga:
Istana Ungkap Dekarbonisasi Beri Manfaat Ekonomi Rp 7.000 Triliun

Menteri Lingkungan Alberta Jason Nixon, mengatakan dengan hilangnya pajak karbon di level provinsi dan berlakunya pajak baru pada tahun baru, masyarakat akan menikmati beberapa harga gas terendah di negara itu untuk saat ini.

“Syukurlah, Kepala Wilayah Kenney menepati janjinya untuk membunuh pajak karbon. Kami telah menghapus pajak itu dari sistem kami dan setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, sampai Januari pertama, kami tidak akan memiliki beban pajak karbon pada ekonomi kami,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 24 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sedang Uji Coba, Ini Manfaat Modul Vehicle Declaration dalam CEISA 4.0

Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara