Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Belum Sebulan Dicabut, Pajak Karbon Bakal Dikenakan Lagi

1
1

Ilustrasi. (foto: Phys.org)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Kanada mengumumkan pengenaan pajak karbon di Alberta. Padahal, pemerintah provinsi telah mencabut pengenaan pajak tersebut sekitar seminggu sebelumnya.

Menteri Lingkungan Kanada Catherine McKenna mengaku telah memberitahu Pemerintah Provinsi Alberta tentang mulai dikenakannya harga karbon di provinsi mulai 1 Januari 2020. Pengumuman di Ottawa ini diberikan sekitar seminggu setelah disahkannya Undang-Undang Pencabutan Pajak Karbon.

“Sebagai hasil dari keputusan Alberta untuk menjadikan daerahnya bebas untuk mencemari lingkungan, kami akan memiliki harga polusi [pajak karbon] federal. Sangat disayangkan karena Alberta sebelumnya memiliki rencana pemberian harga pada polusi,” jelasnya, seperti dikutip pada Jumat (14/6/2019).

Baca Juga: Trudeau Janjikan Pajak Digital Jika Terpilih Lagi Jadi Perdana Menteri

Kanada, lanjut dia, sangat membutuhkan Alberta untuk ambil bagian dalam kerangka kerja terkait perubahan iklim. Hal ini dikarenakan Alberta merupakan provinsi dengan emisi tertinggi di negara tersebut. Provinsi ini menjadi penghasil minyak mentah utama di Kanada.

Di bawah ketentuan kerangka kerja – kesepakatan yang disetujui oleh sebagian besar provinsi dan pemerintah federal pada Desember 2016 – setiap provinsi harus mengembangkan kebijakan untuk menetapkan harga karbon melalui pajak karbon atau sistem cap-and-trade.

Sebagai bagian dari rencana, Ottawa akan mengenakan pajak pada provinsi yang menolak untuk mengembangkan rencana mereka sendiri. Pajak itu dipatok senilai US$ 20 untuk setiap ton emisi gas rumah kaca mulai 2019. Angka itu naik US$10 tiap tahunnya dan menjadi US$50 per ton pada 2022.

Baca Juga: Justin Trudeau Janjikan Pemangkasan Tarif Pajak Kelas Menengah

McKenna menjelaskan secara hukum, 100% dari pendapatan yang dikumpulkan secara federal akan dikembalikan ke Alberta. Dari pendapatan tersebut, sekitar 90% dikembalikan ke keluarga dan 10% sisanya diarahkan untuk mendanai sekolah, rumah sakit, kota, dan inisiatif energi hijau.

Karena pendapatan itu dikembalikan ke keluarga, sebuah keluarga yang beranggotakan empat orang di Alberta akan bisa mengklaim potongan harga US$888 ketika mereka melaporkan pajak penghasilan (PPh) mereka tahun depan. Provinsi yang memiliki harga polusi telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

“Penetapan harga polusi adalah cara paling efisien untuk mengurangi emisi,” tegas McKenna, seperti dilansir CBC News.

Baca Juga: Merkel Rilis Paket Kebijakan Iklim Rp840 Triliun

Menteri Lingkungan Alberta Jason Nixon, mengatakan dengan hilangnya pajak karbon di level provinsi dan berlakunya pajak baru pada tahun baru, masyarakat akan menikmati beberapa harga gas terendah di negara itu untuk saat ini.

“Syukurlah, Kepala Wilayah Kenney menepati janjinya untuk membunuh pajak karbon. Kami telah menghapus pajak itu dari sistem kami dan setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, sampai Januari pertama, kami tidak akan memiliki beban pajak karbon pada ekonomi kami,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Dewan Mineral Tolak Pajak Karbon

“Sebagai hasil dari keputusan Alberta untuk menjadikan daerahnya bebas untuk mencemari lingkungan, kami akan memiliki harga polusi [pajak karbon] federal. Sangat disayangkan karena Alberta sebelumnya memiliki rencana pemberian harga pada polusi,” jelasnya, seperti dikutip pada Jumat (14/6/2019).

Baca Juga: Trudeau Janjikan Pajak Digital Jika Terpilih Lagi Jadi Perdana Menteri

Kanada, lanjut dia, sangat membutuhkan Alberta untuk ambil bagian dalam kerangka kerja terkait perubahan iklim. Hal ini dikarenakan Alberta merupakan provinsi dengan emisi tertinggi di negara tersebut. Provinsi ini menjadi penghasil minyak mentah utama di Kanada.

Di bawah ketentuan kerangka kerja – kesepakatan yang disetujui oleh sebagian besar provinsi dan pemerintah federal pada Desember 2016 – setiap provinsi harus mengembangkan kebijakan untuk menetapkan harga karbon melalui pajak karbon atau sistem cap-and-trade.

Sebagai bagian dari rencana, Ottawa akan mengenakan pajak pada provinsi yang menolak untuk mengembangkan rencana mereka sendiri. Pajak itu dipatok senilai US$ 20 untuk setiap ton emisi gas rumah kaca mulai 2019. Angka itu naik US$10 tiap tahunnya dan menjadi US$50 per ton pada 2022.

Baca Juga: Justin Trudeau Janjikan Pemangkasan Tarif Pajak Kelas Menengah

McKenna menjelaskan secara hukum, 100% dari pendapatan yang dikumpulkan secara federal akan dikembalikan ke Alberta. Dari pendapatan tersebut, sekitar 90% dikembalikan ke keluarga dan 10% sisanya diarahkan untuk mendanai sekolah, rumah sakit, kota, dan inisiatif energi hijau.

Karena pendapatan itu dikembalikan ke keluarga, sebuah keluarga yang beranggotakan empat orang di Alberta akan bisa mengklaim potongan harga US$888 ketika mereka melaporkan pajak penghasilan (PPh) mereka tahun depan. Provinsi yang memiliki harga polusi telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

“Penetapan harga polusi adalah cara paling efisien untuk mengurangi emisi,” tegas McKenna, seperti dilansir CBC News.

Baca Juga: Merkel Rilis Paket Kebijakan Iklim Rp840 Triliun

Menteri Lingkungan Alberta Jason Nixon, mengatakan dengan hilangnya pajak karbon di level provinsi dan berlakunya pajak baru pada tahun baru, masyarakat akan menikmati beberapa harga gas terendah di negara itu untuk saat ini.

“Syukurlah, Kepala Wilayah Kenney menepati janjinya untuk membunuh pajak karbon. Kami telah menghapus pajak itu dari sistem kami dan setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, sampai Januari pertama, kami tidak akan memiliki beban pajak karbon pada ekonomi kami,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Dewan Mineral Tolak Pajak Karbon
Topik : pajak karbon, carbon tax, Kanada, Alberta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA