Review
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 15:32 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (1)
Senin, 30 Maret 2020 | 15:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Rabu, 04 Maret 2020 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 4 MARET-10 MARET 2020
Komunitas
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 30 Maret 2020 | 15:23 WIB
KELUARGA KERAJAAN INGGRIS
Senin, 23 Maret 2020 | 15:13 WIB
ANEKDOT AKUNTAN
Reportase
DDTC Indonesia
GET
x

Catat! Tugas 5 Seksi di KPP Pratama Berubah per Maret 2020

A+
A-
7
A+
A-
7
Catat! Tugas 5 Seksi di KPP Pratama Berubah per Maret 2020

Ilustrasi DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Selain mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama secara umum, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga mengubah tugas beberapa seksi yang ada di dalamnya.

Hal ini diamanatkan dalam diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ada lima seksi di KPP Pratama yang mengalami perubahan tugas.Beleid yang ditetapkan 20 Februari 2020 ini berlaku mulai 1 Maret 2020.

“Mengubah tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama,” demikian penggalan bunyi diktum kedua beleid itu.

Baca Juga: Empat Relaksasi Ketentuan Pajak di Tengah Pandemi Corona

Seperti diketahui, berdasarkan pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.01/2017, KPP Pratama terdiri atas 11 subbagian atau seksi. Pertama, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Kedua, Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Ketiga, Seksi Pelayanan. Keempat, Seksi Penagihan.

Kelima, Seksi Pemeriksaan. Keenam, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Ketujuh, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Kedelapan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. Kesembilan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III. Kesepuluh, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV. Kesebelas, Kelompok Jabatan Fungsional.

Seperti diberitakan sebelumnya, perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan serta penggalian potensi pajak. KPP Pratama akan difokuskan untuk melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.

Baca Juga: Jelang Akhir Maret 2020, Pelaporan SPT Tahunan Malah Turun

Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya mengatakan selama ini petugas pajak yang melakukan perluasan basis pajak tidak memiliki bekal basis data yang mumpuni. Nantinya, ekstensifikasi dijalankan berdasarkan data dan wilayah kerja kantor vertikal DJP.

“Model kewilayahan itu maksudnya kita [dapat] data dulu, baru mencari orang. Ke depannya, misalnya ada satu seksi di KPP yang mengelola satu kelurahan. Dia [fiskus] akan bergerak karena punya data informasi kemudian akan jalan dari ujung ke ujung,” jelasnya.

Suryo mengatakan dengan berbasis kewilayahan ini, nantinya ada data yang telah dihimpun oleh kantor pusat dan distribusikan ke unit kerja instansi vertikal DJP di tiap daerah. Hal ini membuat fiskus dapat secara efektif menjalankan tugas karena sudah ada data sasaran perluasan basis pajak.

Baca Juga: Ditjen Pajak Punya Laman DJP Tanggap COVID-19, Apa Isinya?

Anda bisa juga membaca wawancara khusus dengan Suryo Utomo selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini. (kaw)

“Mengubah tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama,” demikian penggalan bunyi diktum kedua beleid itu.

Baca Juga: Empat Relaksasi Ketentuan Pajak di Tengah Pandemi Corona

Seperti diketahui, berdasarkan pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.01/2017, KPP Pratama terdiri atas 11 subbagian atau seksi. Pertama, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Kedua, Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Ketiga, Seksi Pelayanan. Keempat, Seksi Penagihan.

Kelima, Seksi Pemeriksaan. Keenam, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Ketujuh, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Kedelapan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. Kesembilan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III. Kesepuluh, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV. Kesebelas, Kelompok Jabatan Fungsional.

Seperti diberitakan sebelumnya, perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan serta penggalian potensi pajak. KPP Pratama akan difokuskan untuk melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.

Baca Juga: Jelang Akhir Maret 2020, Pelaporan SPT Tahunan Malah Turun

Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya mengatakan selama ini petugas pajak yang melakukan perluasan basis pajak tidak memiliki bekal basis data yang mumpuni. Nantinya, ekstensifikasi dijalankan berdasarkan data dan wilayah kerja kantor vertikal DJP.

“Model kewilayahan itu maksudnya kita [dapat] data dulu, baru mencari orang. Ke depannya, misalnya ada satu seksi di KPP yang mengelola satu kelurahan. Dia [fiskus] akan bergerak karena punya data informasi kemudian akan jalan dari ujung ke ujung,” jelasnya.

Suryo mengatakan dengan berbasis kewilayahan ini, nantinya ada data yang telah dihimpun oleh kantor pusat dan distribusikan ke unit kerja instansi vertikal DJP di tiap daerah. Hal ini membuat fiskus dapat secara efektif menjalankan tugas karena sudah ada data sasaran perluasan basis pajak.

Baca Juga: Ditjen Pajak Punya Laman DJP Tanggap COVID-19, Apa Isinya?

Anda bisa juga membaca wawancara khusus dengan Suryo Utomo selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini. (kaw)

Topik : KPP Pratama, pelayanan pajak, Ditjen Pajak, DJP, ekstensifikasi, KEP-75/2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 24 Maret 2020 | 17:40 WIB
KEP-156/2020
Sabtu, 31 Agustus 2019 | 17:01 WIB
PMK 120/2019
Sabtu, 31 Agustus 2019 | 17:15 WIB
PMK 120/2019
Jum'at, 27 September 2019 | 13:00 WIB
VAT REFUND TURIS
berita pilihan
Senin, 30 Maret 2020 | 18:11 WIB
PMK 22/2020
Senin, 30 Maret 2020 | 17:53 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 30 Maret 2020 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:25 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 16:50 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 Maret 2020 | 16:20 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA