Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Begini Strategi Simplifikasi Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan

A+
A-
6
A+
A-
6
Begini Strategi Simplifikasi Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan

PENGISIAN formulir dan proses bisnis yang berbelit berisiko meningkatkan biaya kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, pendekatan ini dapat menimbulkan kelalaian atau ketidaksesuaian informasi antara satu formulir pajak dan formulir pajak lainnya.

Melihat risiko ini, World Bank Group meluncurkan publikasi berjudul A Handbook for Tax Simplification yang dapat dipelajari. Penerbitan buku ini didukung oleh UK Department for International Development (DFID) yang berkolaborasi dengan Investment Climate Advisory Services dari World Bank.

Dalam uraian buku terbitan 2009 tersebut dinyatakan simplifikasi proses bisnis kepatuhan pajak menjadi aspek penting dalam menjamin kepatuhan. Setidaknya terdapat 5 komponen yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan administrasi pajak yang sederhana tetapi tetap optimal.

Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Pertama, optimalisasi tata kelola sumber informasi kepatuhan. Terdapat beberapa sumber informasi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan otoritas pajak dalam menjamin kepatuhan. Sumber tersebut dapat berasal dari informasi wajib pajak yang dikumpulkan, pemotongan dan pelaporan pajak, akses informasi bank, informasi pihak ketiga lainnya, kerja sama lintas yurisdiksi, serta biaya kepatuhan.

Kedua, simplifikasi pada proses audit pajak. Aktivitas audit menjadi kegiatan paling penting untuk menjamin kepatuhan pajak. Di sisi lain, audit pajak dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak yang diperiksa. Oleh sebab itu, penetapan wajib pajak yang diaudit perlu diperhatikan secara selektif.

Ketiga, penggunaan informasi untuk menilai risiko. Strategi audit berbasis risiko yang efisien dapat mengoptimalkan efisiensi proses audit dan mendistorsi beban kepatuhan yang ditanggung oleh wajib pajak jujur. Berkaitan dengan hal tersebut, buku ini telah mengulas cara menerapkan strategi audit berbasis risiko secara efisien.

Baca Juga: DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Keempat, penyederhanaan banding, keluhan, dan tuntutan pajak. Proses banding yang kredibel dan tidak berbelit dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Selain itu, proses banding yang kredibel juga dapat mengurangi praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Kredibilitas proses banding dapat ditingkatkan dengan cara memberikan independensi bagi petugas banding, ketaatan pada prinsip-prinsip keadilan, prakondisi yang masuk akal dalam mengajukan banding, proses banding yang berlangsung dengan batas waktu tertentu, dan selektivitas progresif.

Kelima, mengoptimalkan penegakan hukum untuk mengatasi potensi ketidakpatuhan pajak. Selain mengumpulkan pajak, administrasi pajak juga membutuhkan wewenang lainnya seperti mengumpulkan informasi, mengeluarkan izin tertentu bagi wajib pajak, dan memberikan sanksi demi menjamin kepatuhan.

Baca Juga: DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Jika diterapkan secara optimal, World Bank percaya simplifikasi yang dilakukan dapat tepat guna untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat secara sukarela.

Pada bab terakhir, penulis juga memaparkan mengenai rumitnya prosedur perpajakan dan sulitnya memperoleh informasi yang terkadang tidak terhindarkan. Mengatasi hal tersebut, penulis menggarisbawahi pentingnya edukasi pajak yang memadai.

Literasi perpajakan masyarakat yang lebih baik pada akhirnya akan memudahkan wajib pajak dalam memahami kewajiban pajaknya. Harapannya, wajib pajak tersebut dapat lebih patuh secara sukarela terhadap kewajiban pajaknya.

Baca Juga: Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Dalam hal ini, otoritas pajak memiliki peran untuk memberikan edukasi pajak. Adapun edukasi itu perlu mencakup informasi yang memperkuat kontrak sosial antara wajib pajak dan negara. Hal ini dilakukan agar wajib pajak mengetahui hubungan pembayaran pajak dengan pengeluaran pemerintah atas layanan publik.

Buku 244 halaman ini sangat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam merancang penyederhanaan sistem pajak. Di samping itu, buku ini juga memaparkan hasil analisis mengenai dampak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah terhadap aktivitas usaha.

Penasaran dengan isi buku tersebut selengkapnya? Silakan kunjungi DDTC Library! (kaw)

Baca Juga: Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : buku, resensi buku, simplifikasi, administrasi pajak, kepatuhan pajak, pajak, World Bank, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Oktober 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Sebut Industri Kreatif Bakal Jadi Tulang Punggung Ekonomi

Kamis, 06 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Dorong Warga Pakai Kendaraan Listrik, Pemprov Beri Diskon Pajak 90%

Kamis, 06 Oktober 2022 | 08:39 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

BPK Rekomendasikan Pengujian Insentif Pajak yang Telah Disetujui

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya