Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Begini Aturan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Aturan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pada artikel ini akan dibahas pemungutan BBNKB berdasarkan UU PDRD.

Merujuk pada Pasal 1 angka 14 UU PDRD, definisi BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Adapun yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor lima gross tonnage sampai dengan tujuh gross tonnage.

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Daerah, 14 Inovasi Sudah Diterapkan di Kota Ini

Terdapat empat hal yang dikecualikan sebagai jenis kendaraan bermotor. Pertama, kereta api. Kedua, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Keempat, objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PDRD, penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan objek BBNKB. Dalam hal ini, maksud penyerahan kendaraan bermotor yakni pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.

Baca Juga: Ini 6 Permasalahan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah

Ada beberapa jenis penyerahan kendaraan bermotor yang dikecualikan, antara lain kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; untuk diperdagangkan; untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Namun, untuk kendaraan bermotor yang dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia tidak dikecualikan dari definisi penyerahan apabila selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor tersebut tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

Baca Juga: Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik

Subjek BBNKB yakni orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, wajib pajak BBNKB ialah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. BBNKB dipungut berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual tersebut ditentukan dari harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

BBNKP Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi
BERDASARKAN Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU PDRD, penetapan tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75% untuk penyerahan pertama, kedua, dan seterusnya. Tarif BBNKB ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Pemungutan BBNKB ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, masing-masing pemerintah provinsi berhak menentukan besaran tarif BBNKB lebih detail dalam peraturan daerah. Penentuan tarif tersebut tidak boleh lebih kecil atau melebihi tarif yang ditentukan dalam UU PDRD.

Baca Juga: Aturan Soal Pemungutan Pajak Galian C Disoal, Ada Apa?

Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklasifikasikan besaran tarif BBNKB berdasarkan jenis kendaraan, jumlah roda kendaraan, penyerahan, dan/atau bagaimana memperoleh kendaraan tersebut.

Sementara itu, merujuk pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendara Bermotor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif BBNKB hanya berdasarkan jenis kendaraan dan penyerahannya.

Berikut perbandingan tarif BBNKB di kedua provinsi tersebut.

Baca Juga: KPK Minta Kabupaten Ini Galakkan Penagihan Piutang Pajak


Besaran pokok pajak bea balik nama kendaraan bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar dan pembayarannya dilakukan pada saat pendaftaran.

Wajib pajak BBNKB harus mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari kerja sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sejak saat penyerahan.

Baca Juga: Genjot Kepatuhan Dengan Gerakan Menabung Pajak, Seperti Apa?

Adapun laporan tertulis tersebut paling sedikit memuat lima hal sebagai berikut:

  1. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
  2. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
  3. nomor polisi kendaraan bermotor;
  4. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  5. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.*

Topik : kelas pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, UU PDRD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 07:01 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Kamis, 30 Juli 2020 | 15:53 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Kamis, 30 Juli 2020 | 15:35 WIB
KOTA BANJARMASIN
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:24 WIB
WEBINAR SERIES DDTC