Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Barang Apa Saja yang Bisa Disita Saat Penagihan Pajak? Simak di Sini

A+
A-
12
A+
A-
12
Barang Apa Saja yang Bisa Disita Saat Penagihan Pajak? Simak di Sini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – PMK 189/2020 mengatur ketentuan objek sita saat pelaksaan penyitaan dalam penagihan pajak.

Dalam Pasal 21 PMK tersebut ditegaskan objek sita meliputi pertama, barang milik penanggung pajak. Kedua, barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari penanggung pajak, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta.

“[Barang tersebut] yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu,” bunyi penggalan Pasal 21 ayat (1), dikutip pada Senin (14/12/2020).

Baca Juga: Agar PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah, PKP Wajib Lakukan Ini

Adapun penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh juru sita pajak. Dalam menentukan urutan tersebut, juru sita pajak memperhatikan jumlah utang pajak, biaya penagihan pajak, serta kemudahan penjualan atau pencairannya.

“Penyitaan dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang sitaan diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak,” bunyi Pasal 22 ayat (3).

Baca Juga: Cara Mengganti Nomor Ponsel di DJP Online

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23, ada pula kewenangan untuk melakukan penyitaan tambahan. Tindakan ini dapat dilaksanakan jika nilai barang sitaan tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Selain itu, penyitaan tambahan juga bisa dilakukan apabila hasil lelang, penggunaan, penjualan, dan/ atau pemindahbukuan barang sitaan tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Adapun barang bergerak yang dimaksud termasuk pertama, uang tunai, termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya. Kedua, logam mulia, perhiasan emas, permata, dan sejenisnya.

Baca Juga: Tidak Lapor Harta di SPT Tahunan? DJP Bisa Terbitkan SP2DK

Ketiga, harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan (LJK) sektor perbankan, meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Keempat, harta kekayaan penanggung pajak yang dikelola oleh LJK sektor perasuransian, LJK lainnya, dan/ atau entitas lain yang memiliki nilai tunai. Kelima, surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di LJK sektor pasar modal.

Keenam, surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di LJK sektor pasar modal. Ketujuh, piutang. Kedelapan, penyertaan modal pada perusahaan lain.

Baca Juga: DJP: Masih Banyak yang Tidak Isi Laporan Harta dalam SPT Tahunan

Sementara, yang dimaksud dengan barang tidak bergerak termasuk tanah dan/atau bangunan serta kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 meter kubik.

Pasal 24 mengatur barang sitaan dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali jika menurut juru sita pajak, barang sitaan perlu disimpan di kantor pejabat atau di tempat lain. Ada beberapa dasar pertimbangan juru sita pajak untuk menentukan tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan.

Pertama, risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan. Kedua, jenis, sifat, ukuran, atau jumlah barang sitaan. Adapun tempat lain yang dimaksud meliputi LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain; kantor pegadaian; kantor pos; dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. (kaw)

Baca Juga: Sudah Bayar Pajak? DJP: Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan

Topik : PMK 189/2020, penagihan pajak, Ditjen Pajak, DJP, penanggung pajak, juru sita, objek sita
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

widyadisty tiara

Sabtu, 19 Desember 2020 | 11:51 WIB
wah informasinya sangat bermanfaat
1
artikel terkait
Selasa, 23 Februari 2021 | 14:10 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:14 WIB
JAWA TIMUR
Selasa, 23 Februari 2021 | 10:57 WIB
SUMATRA UTARA
Selasa, 23 Februari 2021 | 10:30 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Minggu, 28 Februari 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 28 Februari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SERANG
Minggu, 28 Februari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 28 Februari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 28 Februari 2021 | 10:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 28 Februari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Minggu, 28 Februari 2021 | 08:01 WIB
MOHAMAD FERIADI:
Minggu, 28 Februari 2021 | 07:01 WIB
AFRIKA SELATAN